Kulon Progo,REDAKSI17.COM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kulon Progo bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo menggelar rapat koordinasi terkait mekanisme penerbitan persetujuan lingkungan, seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara DPMPTSP dan DLH Kulon Progo terhadap regulasi terbaru yang mengatur proses perizinan berusaha, khususnya pada tahap persyaratan dasar yang berkaitan dengan persetujuan lingkungan. Selain PP Nomor 28 Tahun 2025, pembahasan juga mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025 sebagai aturan teknis pendukung.
Melalui koordinasi ini, kedua perangkat daerah berupaya memastikan bahwa pelaksanaan perizinan di Kabupaten Kulon Progo berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, serta dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan.
Dalam rapat tersebut dibahas secara mendalam perubahan mekanisme, alur proses, serta pembagian peran dan kewenangan antarinstansi dalam penerbitan persetujuan lingkungan. Hal ini penting guna menghindari perbedaan penafsiran regulasi yang berpotensi menghambat proses pelayanan perizinan.
DPMPTSP dan DLH Kulon Progo sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas sektor agar implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permen LH Nomor 22 Tahun 2025 dapat berjalan optimal. Dengan demikian, pelayanan perizinan di Kulon Progo diharapkan semakin efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan.
