KULON PROGO,REDAKS17.COM — Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) menyatakan dukungan terhadap peningkatan akses jalan Plono–Nglinggo sebagai upaya memperkuat pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang berlangsung di Ruang Rapat Menoreh, Senin (26/1/2026).
Kepala BPOB, Agustin Peranginangin, S.T., mengatakan bahwa audiensi ini bertujuan untuk menyegarkan kembali komitmen bersama dalam pengembangan kawasan utara Kulon Progo yang terintegrasi dengan Zona Otorita Borobudur.
“Kami dari Kementerian Pariwisata melalui BPOB hadir beraudiensi dengan Pemkab Kulon Progo dan rekan-rekan dari PU untuk mengingatkan kembali bahwa kita memiliki program pengembangan di wilayah utara Kulon Progo yang terhubung langsung dengan Zona Otorita Borobudur, termasuk wilayah Purworejo,” ujar Agustin.
Agustin menekankan bahwa salah satu fokus utama pengembangan tersebut adalah peningkatan aksesibilitas, khususnya jalur dari Pasar Plono menuju Nglinggo hingga masuk ke kawasan Otorita Borobudur.
“Akses dari Plono ke Nglinggo ini sangat strategis. Kami berharap Pemkab Kulon Progo dapat terus mendorong agar pemerintah pusat memprioritaskan program ini karena akan berdampak langsung pada konektivitas pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Menurut Agustin, pengembangan akses ini sejalan dengan target pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen serta penguatan ketahanan pangan daerah, mengingat kawasan tersebut juga merupakan wilayah pertanian produktif.
Dalam kesempatan itu, Agustin juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, termasuk hibah tanah untuk pembangunan jembatan guna memperlancar proyek akses jalan.
“Awalnya akses Plono–Nglinggo direncanakan sepanjang enam kilometer, namun didesain ulang menjadi 3,4 kilometer. Saat ini, satu kilometer sudah terbangun secara fisik pada tahun sebelumnya. Kami mengapresiasi Pemkab Kulon Progo yang telah menghibahkan tanah demi kelancaran pembangunan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Triyono, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan proyek akses Plono–Nglinggo, salah satunya terkait persoalan sertifikat tanah dari 69 sertifikat, 40 sertifikat sudah terbit sementara ada 25 masih dalam proses , dan empat lainnya belum bersedia mengganti sertifkatnya.
“Saat ini masih ada empat pemilik lahan yang belum bersedia mengganti sertifikatnya. Kami berharap ke depan ada solusi dari BPN agar proses ini bisa segera diselesaikan,” kata Triyono.
Ia optimistis kehadiran BPOB akan memberikan dampak positif bagi kawasan wisata Kulon Progo, khususnya desa-desa wisata di wilayah utara seperti Hargomulyo, Hargotirto, dan kawasan Desa Wisata Tinalah.
“Dengan akses ini, desa-desa wisata di utara Kulon Progo bisa semakin berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Triyono menambahkan, dari total target pembangunan 3,4 kilometer, baru satu kilometer yang terealisasi. Pemkab Kulon Progo telah mengajukan proposal lanjutan untuk pembangunan sisa 2,4 kilometer dengan estimasi anggaran sebesar Rp58 miliar.
“Pelaksanaannya memang cukup rumit karena harus memotong tebing-tebing curam. Namun kami berharap proyek ini dapat terus berlanjut sehingga akses YIA–Borobudur dapat terwujud,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Kulon Progo juga menyoroti hasil kajian terkait berkurangnya debit air sungai di kawasan tersebut. Pemerintah daerah membuka peluang kerja sama lintas sektor untuk mengembangkan sumber air permukaan.
“Kami berharap dapat menyepakati kerja sama pengelolaan sumber air bersama Dinas Pekerjaan Umum dan BBWS (Balai Besar Wiayah Sungai) Serayu Opak, agar kawasan perbukitan bisa dimanfaatkan sebagai tampungan air bagi kebutuhan BOB dan masyarakat sekitar,” pungkas Triyono.
