JKN Capai 98 Persen tapi Presiden Prabowo Punya Cara Agar Rakyat Tidak Perlu Masuk Rumah Sakit

Jakarta,REDAKSI17.COM – Lebih dari 98 persen penduduk Indonesia sudah menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Lantas, apakah angka kepesertaan ini diimbangi dengan jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan di Indonesia?

Terkait hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa dirinya telah diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 66 rumah sakit di daerah terpencil.

“Jadi, Pak Presiden Prabowo sudah menyuruh saya untuk membangun 66 rumah sakit di kabupaten/kota terpencil untuk memastikan aksesnya terjangkau. Dan, sekarang sudah jadi 14 rumah sakit mudah-mudahan beliau bisa segera resmikan,” kata Budi dalam Universal Health Coverage (UHC) Award di Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2026.

Prabowo juga menyampaikan kepada Budi bahwa sedapat mungkin masyarakat dijaga agar tidak sakit.

“Beliau (Prabowo) juga bilang, lebih baik kalau semua rakyat Indonesia itu sehat jadi jangan sampai sakit, jadi enggak usah masuk rumah sakit karena itu lebih murah dan juga lebih baik kualitas hidupnya,” ujarnya.

Hal ini pula yang melatarbelakangi Prabowo untuk meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

“Itu sebabnya Pak Presiden meluncurkan Cek Kesehatan Gratis, jadi buat teman-teman di sini, yang belum, dicek kesehatan gratis ini dari program Pak Presiden. Cepat cek, karena kalau kesehatannya diketahui sejak dini, pengobatannya lebih mudah dan lebih awal,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan capaian kepesertaan program JKN.

“Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen,” kata Ghufron dalam kesempatan yang sama.

“Capaian tersebut sekaligus melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029,” tambahnya.

Ia menilai bahwa capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektoral dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Menurutnya, Program JKN menjadi instrumen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan merata. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah.

Ghufron melanjutkan, peran kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan capaian tersebut. Khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.

Menurut Ghufron, ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata.

“Sejalan dengan agenda pembangunan Global Sustainable Development Goals Tahun 2030, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai salah satu indikator utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.”

“Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program JKN yang menjadi indikator pencapaian target SDGs 3.8, dengan tujuan mencakup seluruh penduduk pada tahun 2030,” terang Ghufron.

Menurut Ghufron, capaian UHC tidak hanya berdampak pada meningkatnya akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada 2025, daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat kesakitan yang lebih rendah, akses pelayanan yang lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.

“Di sisi lain, peningkatan cakupan kepesertaan juga mendorong meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta Program JKN ke fasilitas kesehatan telah mencapai dua juta kunjungan per hari, mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” tambah Ghufron.