Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Keterbatasan fiskal daerah dan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, saat ini menjadi permasalahan di banyak pemerintah daerah di Indonesia. Dan upaya penguatan creative financing menjadi cara untuk mengatasi keterbatasan fiskal di DIY, di mana hal ini sangat erat kaitannya dengan tumbuhnya budaya inovasi dalam pelayanan publik.
Demikian yang disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan IV Tahun 2025. Bertempat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Kamis (29/01), Sri Sultan mengatakan, Tahun 2025 menjadi momen penting pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) DIY.
“KIPP DIY menjadi instrumen pembinaan dan apresiasi bagi organisasi pelayanan publik di tingkat Pemda DIY, kabupaten/kota, BUMN/BUMD, kalurahan/kelurahan, hingga satuan pendidikan negeri. Semua inovasi tersebut menunjukkan keterbatasan fiskal dapat diatasi secara adaptif, kolaboratif, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi belanja sekaligus memperluas dampak pembangunan,” ungkap Sri Sultan.
Sri Sultan menegaskan akan senantiasa mendorong tumbuhnya inovasi, agar dapat menyikapi keterbatasan dalam menjamin pembangunan DIY yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat. Dan digitalisasi bukan lagi menjadi pilihan, melainkan keniscayaan bagi pemerintah daerah untuk bertahan dan berkembang di tengah kebijakan pengetatan fiskal nasional.
“Digitalisasi akan mendorong sistem pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan sekalian berdampak pada peningkatan PAD. Alhamdulillah, DIY kembali memperoleh kepercayaan nasional melalui dua penghargaan pada ajang Implementasi Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang diselenggarakan Kemenko Perekonomian RI pada tanggal 18 Desember 2025 lalu,” imbuh Sri Sultan.
DIY mendapat apresiasi sebagai TP2DD terbaik ke-3 tingkat provinsi untuk wilayah Jawa-Bali dan Program Unggulan Terbaik 3 tematik ketersediaan Infrastruktur dan jaringan dengan tema AJI MANDAYA (Aksesibilitas jaringan internet untuk keberdayaan dan kemanfaatan masyarakat Jogja). Menurut Sri Sultan, prestasi ini adalah hasil kerja kolektif dan sinergi yang telah dan terus akan dibangun antara Pemda DIY, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem pendukung digitalisasi.
“Digitalisasi Pemerintah Daerah bukan sekadar modernisasi layanan, melainkan fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Saya bersyukur, di tengah berbagai tantangan pada tahun 2025 ini, rerata capaian kinerja perangkat daerah hingga Triwulan IV secara keseluruhan meraih predikat sangat baik,” kata Sri Sultan.
Sementara itu, Kepala Bapperida DIY, Danang Setiadi mengatakan, perekonomian DIY tumbuh 5,40 % (yoy) dan 5,34% (c-to-c) pada triwulan III 2025. Angka ini termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,49% (yoy). Meskipun demikian, perekonomian DIY triwulan III 2025 ini tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja perekonomian wilayah Jawa dan nasional.
“Sektor utama seperti Industri Pengolahan; Konstruksi; PKP; Akomodasi dan Makan Minum, memberikan kontribusi sebesar 51,85%. Dan secara kewilayahan, dua kabupaten mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman,” ungkapnya.
Danang pun menyebutkan, inflasi DIY di akhir 2025 terjaga diangka 3,11 (yoy), dengan realisasi belanja APBD hingga triwulan IV sebesar 92,46% dan realisasi fisik sebesar 99,38%. Indikator kinerja utama Gubernur pun secara umum capaian sesuai target RPJMD, meski memang masih ada saja tantangan, seperti ketimpangan antarwilayah dan produktivitas ekonomi.
Selanjutnya, Bapperida DIY pun telah merumuskan konsep creative financing untuk mengatasi keterbatasan fiscal. Hal ini dilakukan karena adanya penurunan PAD dan berkurangnya dana transfer pusat. Menurut Danang. creative financing diposisikan sebagai pendekatan alternatif untuk menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan tanpa meningkatkan beban pajak dan retribusi daerah.
“Diversifikasi sumber pembiayaan melalui creative financing menjadi langkah mitigasi risiko fiskal akibat fluktuasi PAD dan ketidakpastian transfer pusat, sehingga stabilitas pembiayaan pembangunan daerah dapat lebih terjaga. Berbagai upaya pengoptimalan PAD pun dilakukan melalui creative financing, seperti kolaborasi pembayaran pajak, ekstensifikasi paka, hingga optimalisasi BLUD dan aset daerah,” paparnya.
Pada Rakordal kali ini dilakukan pula dialog yang menghadirkan dua narasumber dari pemerintah pusat, yakni Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan RI, Jaka Sucipta dan Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI, Anang Budi Gunawan.
HUMAS DIY
