Gunungkidul,REDAKSI17.COM – Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih melaksanakan kegiatan pembinaan kepegawaian bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Sekretariat DPRD (Setwan), Jumat, (30/1/2026). Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya rasa syukur atas fasilitas kerja yang memadai serta perlunya menjaga integritas dan profesionalisme di tengah tantangan zaman.
Bupati menyoroti bahwa bekerja di Sekretariat DPRD merupakan sebuah keberkahan, selain kenyamanan fisik, para pegawai di Setwan, termasuk P3K paruh waktu, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman luas melalui pendampingan kunjungan kerja, baik di dalam maupun luar daerah, yang tidak selalu bisa dirasakan oleh pegawai di dinas lain.
“DPRD ini adalah universitas kehidupan yang luar biasa bagi Bapak dan Ibu,” ujar Bupati. Ia menjelaskan bahwa bekerja di Setwan memungkinkan pegawai untuk belajar banyak hal, mulai dari urusan infrastruktur, lingkungan hidup, hingga anggaran, karena mereka bersinggungan langsung dengan berbagai komisi dan mitra kerja eksekutif.
Namun, di balik kenyamanan tersebut, Bupati mengingatkan para pegawai untuk tetap menjaga etika dan profesionalisme, “Bijaklah dalam Teknologi dan Media Sosial, karena penggunaan gawai yang berlebihan diingatkan dapat mengurangi ikatan emosional antarmanusia, termasuk dalam keluarga.” kata Bupati memberikan arahan
Pegawai juga diminta berhati-hati dalam bermedia sosial agar tidak terjerat UU ITE atau melakukan tindakan yang dapat memperburuk citra ASN secara keseluruhan.
Bupati juga mengingatkan adanya sanksi berat bagi ASN yang melanggar aturan, termasuk dalam urusan rumah tangga seperti perceraian yang harus mendapatkan izin dari Bupati.
“Saya menekankan bahwa setiap tindakan individu ASN mencerminkan reputasi pemerintah daerah.” pesan Bupati.
Bupati juga menyampaikan, sebagai unsur pendukung DPRD, pegawai Setwan harus memahami perbedaan karakter kerja antara eksekutif yang disiplin administratif dengan anggota legislatif yang memiliki hak-hak politik tertentu, seperti fleksibilitas kehadiran dalam rapat.
Bupati berharap dengan adanya pembinaan ini, para pegawai dapat bekerja dengan lebih tenang, aman secara ekonomi, dan tetap berpegang teguh pada hati nurani dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Jika hati kita bersih, bisikan nurani akan menjadi guru sejati dalam membimbing setiap langkah kita,” pungkasnya.
