Jakarta,REDAKSI17.COM – Komisi VII DPR RI meninjau langsung kinerja industri manufaktur furnitur berbasis sumber daya alam dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/1/2026). Kunjungan tersebut melibatkan pelaku industri furnitur PT Gema Graha Sarana (Vivere) dan PT Sejin Lestari Furnitur, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Perindustrian.
Kunjungan ini difokuskan pada pengawasan kesinambungan produksi, pasokan bahan baku, penyerapan tenaga kerja, serta daya saing industri hasil hutan dan perkebunan. Industri furnitur dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur industri nasional sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI di bidang perindustrian.
“Kunjungan kerja ini dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dan tantangan industri hasil hutan dan perkebunan, khususnya terkait kesinambungan produksi, pasokan bahan baku, penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan industri pengolahan,” ujar Rahayu Saraswati saat memimpin rapat.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi VII juga mendalami isu ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku. Aspek legalitas, sertifikasi, dan penerapan prinsip keberlanjutan menjadi perhatian utama karena berpengaruh terhadap akses pasar dan kepercayaan konsumen global. Penguatan rantai pasok yang terintegrasi dinilai penting untuk menjaga kesinambungan produksi.
Selain itu, Komisi VII menyoroti daya saing industri dan efisiensi produksi. Tingkat produktivitas, adopsi teknologi manufaktur, serta efisiensi proses menjadi faktor krusial dalam menjaga posisi industri furnitur nasional di tengah persaingan global. Biaya logistik dan energi juga disebut berpengaruh signifikan terhadap struktur biaya produksi.
Dalam konteks penerapan teknologi, politisi yang akrab disapa Sara tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara modernisasi industri dan penyerapan tenaga kerja. Otomasi, menurutnya, harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Kita harus berhati-hati dalam menerapkan otomasi. Jangan sampai modernisasi industri justru mengurangi ruang kerja bagi masyarakat yang masih sangat membutuhkan lapangan pekerjaan,” katanya.
Komisi VII DPR RI turut menaruh perhatian pada strategi akses pasar dan kinerja ekspor industri furnitur. Hambatan berupa regulasi, standar internasional, serta non-tariff barriers menjadi bagian dari pembahasan guna memperluas penetrasi pasar global. Dukungan kebijakan pemerintah dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing produk nasional.
Dalam dialog dengan pelaku usaha, Sara menegaskan pentingnya masukan langsung dari asosiasi dan industri terkait tantangan pemasaran luar negeri sebagai bahan perjuangan kebijakan di tingkat legislatif.
“Kami perlu mendengar masukan secara jujur dari pelaku usaha. Di sinilah kami bisa memperjuangkan kebutuhan industri di tingkat kebijakan,” ucap kepada William Samiadi, Direktur Utama Vivere sekaligus pengurus Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo).
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VII DPR RI berharap memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi industri furnitur nasional. Temuan di lapangan akan menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan dan penguatan regulasi guna meningkatkan daya saing, keberlanjutan, serta kontribusi industri furnitur terhadap perekonomian nasional.
