Umbulharjo,REDAKSI17.COM – Ketua Presidium Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) 2025–2026 yang juga Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan arah baru kerja sama antarkota pusaka harus bersifat produktif dan memberi dampak ekonomi nyata bagi daerah. Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Pengurus JKPI di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta, Selasa (3/2/2026).
Menurut Hasto, JKPI perlu mengembangkan pola kolaborasi berbasis aglomerasi wisata budaya, yakni keterhubungan antarkota pusaka melalui tema sejarah, budaya, dan identitas yang saling menguatkan. Pendekatan lintas wilayah ini dinilai mampu membentuk ekosistem perjalanan tematik yang terintegrasi.
“Kota pusaka tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita perlu membangun aglomerasi, membentuk poros-poros kerja sama berbasis tema budaya dan sejarah, sehingga wisatawan bergerak dalam satu jaringan destinasi pusaka,” ujar Hasto.
Ia mencontohkan potensi poros Aceh–Bandung untuk wisata religi dan edukasi budaya, serta poros Yogyakarta–Singkawang melalui agenda budaya Tionghoa. Menurutnya, kolaborasi semacam ini bisa berkembang ke arah promosi bersama, penyelenggaraan event lintas kota, hingga dukungan konektivitas transportasi.
“Kalau ada Pekan Budaya Tionghoa di Jogja, bisa kita tawarkan juga ke Singkawang. Begitu juga sebaliknya. Ini yang saya maksud poros budaya. Dari sini muncul pergerakan orang, kegiatan ekonomi, dan dampaknya terasa di daerah,” jelasnya.
Hasto menekankan, keanggotaan JKPI harus memberikan nilai tambah konkret, terutama di tengah keterbatasan pendapatan daerah dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kalau bergabung di JKPI, harus ada manfaatnya. Harus lahir ide dan gagasan yang punya nilai kebaruan di daerah masing-masing. Ujungnya pendapatan daerah bisa naik, dan kesejahteraan masyarakat ikut terdorong,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelestarian warisan budaya tidak boleh dilepaskan dari strategi pengembangan ekonomi berbasis pusaka.
“Pelestarian itu penting, tapi harus kita hubungkan dengan produktivitas. Bagaimana warisan budaya ini menjadi kekuatan ekonomi kreatif daerah. JKPI harus bisa mengarah ke sana,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyampaikan kesiapan kotanya menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-12 JKPI tahun 2026 yang akan digelar pada Agustus 2026 di Ternate, Maluku Utara.
“Kami mengangkat tema Ternate Episentrum Rempah Dunia. Ini tidak lepas dari sejarah Ternate dan Maluku Utara sebagai pusat jalur rempah yang menghubungkan Nusantara dengan dunia,” ujar Tauhid.
Ia menjelaskan, tema tersebut merefleksikan posisi historis Ternate dalam peradaban maritim dan perdagangan global, sekaligus menjadi pijakan penguatan identitas kota pusaka berbasis sejarah rempah.
“Sejak tahun lalu kami sudah melakukan berbagai persiapan. Harapannya, Rakernas JKPI 2026 di Ternate bisa berjalan baik dan memberi kontribusi bagi penguatan jejaring kota pusaka di Indonesia,” tambahnya.
Melalui gagasan aglomerasi dan penguatan agenda nasional tersebut, JKPI diharapkan tidak hanya menjadi jejaring pelestarian kota pusaka, tetapi juga motor penggerak ekonomi budaya antarwilayah.
