JAKARTA,REDAKSI17.COM — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) dalam Rapat Kerja Evaluasi APBN 2025 dan Program Kerja 2026, Selasa (3/2). Dalam rapat tersebut, legislator asal Daerah Pemilihan NTB II (Pulau Lombok) ini menekankan pentingnya sinergi antara realisasi anggaran yang tinggi dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat desa.
Abdul Hadi menyambut baik laporan realisasi anggaran tahun 2025 yang mencapai 98,14 persen. Sebagai mitra kerja pemerintah, ia mengingatkan agar capaian administratif ini berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat di tingkat tapak.
“Kami mengapresiasi presentasi dari Pak Menteri dan jajaran. Semangat kita sama, yaitu agar kehadiran kementerian ini betul-betul dirasakan dampaknya secara positif bagi pembangunan di desa,” ujar Abdul Hadi di Ruang Rapat Komisi V, Senayan.
Dalam semangat memperbaiki tata kelola, Abdul Hadi menyampaikan beberapa catatan lapangan yang dihimpun dari aspirasi para kepala desa. Ia menyoroti adanya kendala teknis pada pencairan Dana Desa Tahap II tahun 2025 yang perlu segera dicarikan solusinya oleh pemerintah agar tidak menghambat pelayanan publik.
“Kami banyak mendengar aspirasi dari rekan-rekan kepala desa. Ada kendala di mana insentif untuk kader kesehatan, guru ngaji, hingga operasional internet desa tertunda pembayarannya. Kami berharap pemerintah memberikan atensi khusus agar desa tidak terbebani oleh utang program infrastruktur yang sudah berjalan, sehingga roda pemerintahan desa tetap stabil,” tutur Abdul Hadi.
Terkait arah kebijakan tahun 2026, Abdul Hadi mendorong pemerintah untuk terus menjaga roh Undang-Undang Desa, khususnya asas rekognisi dan subsidiaritas. Ia berharap program prioritas nasional, seperti Koperasi Desa Merah Putih, dapat diselaraskan dengan kebutuhan lokal yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes).
“Para kepala desa menyampaikan harapan agar Musyawarah Desa tetap menjadi instrumen utama dalam menentukan arah pembangunan. Kami mendukung program Koperasi Merah Putih, namun komunikasi dan pelibatan desa perlu diperkuat agar tidak terkesan top-down. Harapannya, sisa alokasi Dana Desa yang ada tetap memadai untuk menopang pembangunan infrastruktur krusial yang dibutuhkan warga,” jelas politisi PKS asal Lombok ini.
Selain itu, Abdul Hadi juga meminta percepatan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai payung hukum pencairan anggaran 2026, guna memastikan operasional desa di awal tahun tidak terhambat.
Menutup pandangannya, Abdul Hadi memberikan dukungan penuh terhadap alokasi anggaran pengelolaan Pendamping Desa sebesar Rp1,2 triliun. Namun, ia mengajak Kemendesa PDT untuk bersama-sama merumuskan ulang indikator kinerja para pendamping agar lebih substantif.
“Kita ingin peran Pendamping Desa ini naik kelas. Bukan hanya sekadar menyelesaikan laporan administrasi, tetapi benar-benar hadir sebagai katalisator pembangunan di desa. Dengan anggaran yang besar, kita berharap output-nya adalah perubahan kualitas desa yang nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas. Kami di Komisi V siap mendukung formulasi kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas mereka,” tutup Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Abdul Hadi berharap kemitraan dengan Kemendesa PDT semakin solid dalam mewujudkan visi “Bangun Desa, Bangun Indonesia” yang inklusif dan menyejahterakan.
