Jakarta,REDAKSI17.COM — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Lamhot Sinaga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) industri guna menjawab kebutuhan dunia usaha dan memperkuat daya saing industri nasional, khususnya pada sektor hasil hutan dan perkebunan di Sumatera Utara.
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Balai Diklat Industri (BDI) Medan di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/26).
Adapun kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI di bidang perindustrian demi mempersiapkan SDM menuju industri berkelanjutan. Menurut Lamhot, daya saing industri saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh bahan baku dan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan.
“SDM industri yang adaptif, kompeten, dan memiliki pemahaman terhadap prinsip keberlanjutan menjadi faktor kunci dalam menghadapi dinamika kebijakan global dan tuntutan pasar internasional,” ucapnya.
Diketahui bajwa berdasarkan data BPS Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara memiliki basis angkatan kerja yang besar, yang mana mencapai 8,42 juta orang hingga Agustus 2025. Pun, kekuatan ini didukung oleh pertumbuhan PDB industri manufaktur di Sumatera Utara yang diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan utama berdasarkan catatan yang diperoleh, wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Utara memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi sekitar 4,96 persen (YoY) hingga kuartal II tahun 2025.
Melihat potensi ini, Lamhot Sinaga menekankan segenap pemangku kepentingan perlu mendorong terciptanya peluang ekspansi industri sehingga menyediakan SDM terampil harus menjadi urgensi yang harus segera ditindaklanjuti. Sebab, jelasnya, dari sektor manufaktur menjadi salah satu penyerap tenaga kerja formal terbesar di Indonesia. Maka dari itu, ia meyakini SDM terampil berperan krusial menopang ekonomi nasional.
“Saya sampaikan di sini, daya saing industri saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh bahan baku dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas dan kesiapan sumber daya manusia industri yang adaptif dan kompeten,” jelasnya.
Kendati demikian, Lamhot tidak menampikan adanya tantangan struktural untuk memenuhi ekspetasi ini. Beberapa isu yang kini tengah dihadapi di antaranya keterbatasan pemahaman konsep industri hijau, rendahnya kapasitas pengelolaan efisiensi energi dan sumber daya, serta belum optimalnya integrasi standar industri berkelanjutan dalam proses produksi.
Oleh karena itu, melalui Komisi VII DPR, ia mendorong Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian sekaligus Balai Diklat Industri Medan untuk memperkuat peran sebagai pusat unggulan pelatihan industri. Fokus yang bisa diupayakan, paparnya, mencakup pelatihan berbasis kebutuhan industri, peningkatan kompetensi teknis, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan sektor hasil hutan dan perkebunan yang dominan di wilayah Sumatera.
Maka dari itu, ia akan memastikan secara berkala kesiapan kelembagaan, efektivitas program pelatihan, serta kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan nyata dunia industri. Baginya, peran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, termasuk Balai Diklat sebagai pusat pelatihan sekaligus pusat unggulan pengembangan kompetensi industri.
