Sleman,REDAKSI17.COM – Upaya merawat ingatan sejarah sekaligus memperkuat landasan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus dilakukan. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melalui Paniradya Kaistimewaan bersama Keraton Yogyakarta meluncurkan dua buku yang mengupas perjalanan sejarah pemerintahan dan pertanahan DIY di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Sabtu (07/02).
Dua buku tersebut berjudul “Dari Kesultanan Menjadi Daerah Istimewa: Sejarah Pemerintahan di Yogyakarta” serta “Historiografi Pertanahan DIY Jilid 1 Tahun 2025: Dari Hutan Menjadi Kerajaan 1755–1830”. Peluncuran buku dihadiri Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI Restu Gunawan, Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia Agus Mulyana, unsur Forkompimda DIY, Bupati/Wali Kota se-DIY, tim penulis, serta berbagai pemangku kepentingan kebudayaan.
Paniradya Pati Kaistimewaan DIY Kurniawan, yang akrab disapa Wawan, menegaskan keistimewaan DIY tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah panjang yang membentuk tata pemerintahan dan sistem pertanahan yang unik. Keistimewaan tersebut tidak hanya tercermin dalam aspek kebudayaan, tetapi juga dalam sistem pengelolaan pertanahan yang berkembang sejak era Mataram Islam, masa kolonial, hingga periode kemerdekaan Indonesia.
“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola urusan pertanahan sebagai kewenangan istimewa. Kewenangan ini memiliki karakter historis yang kuat dan menjadi bagian penting dalam tata pemerintahan lokal,” ujar Wawan.
Wawan menjelaskan, selama ini dokumentasi sejarah pertanahan dan pemerintahan di DIY masih tersebar dan belum tersusun secara sistematis. Padahal, pemahaman sejarah yang komprehensif sangat dibutuhkan sebagai pijakan penyusunan kebijakan, penguatan argumentasi yuridis, hingga peningkatan literasi publik mengenai nilai keistimewaan.
Buku Historiografi Pertanahan DIY Jilid 1 menjadi pembuka dari rencana empat jilid penulisan sejarah pertanahan DIY. Jilid pertama ini memotret periode 1755–1830, masa awal pembentukan struktur kelembagaan pertanahan di Yogyakarta, ketika transformasi wilayah dari hutan menjadi kerajaan melahirkan berbagai sistem pengelolaan tanah yang masih relevan hingga kini.
“Buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang dinamika agraria masa lalu, sekaligus menjadi landasan konseptual dalam penyusunan kebijakan pertanahan ke depan,” imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan Karaton Yogyakarta, GKR Mangkubumi, menyampaikan buku Dari Kesultanan Menjadi Daerah Istimewa: Sejarah Pemerintahan di Yogyakarta merupakan hasil kolaborasi lintas akademisi dan peneliti, termasuk kerja sama dengan UNS.
Kedua buku tersebut disusun untuk mengajak masyarakat memahami kembali perjalanan sejarah berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat serta dinamika status pemerintahan dan pertanahan yang berkembang dari masa ke masa.
“Buku ini berbasis arsip dan dokumen sejarah, bukan sekadar cerita. Melalui buku ini, masyarakat dapat memahami berbagai persoalan, termasuk status tanah di wilayah Karaton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman,” jelas GKR Mangkubumi.
Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI Restu Gunawan menilai kedua buku tersebut sebagai karya penting yang tidak hanya mengulas sejarah pemerintahan, tetapi juga membuka perspektif baru tentang persoalan pertanahan dalam bingkai sejarah.
Berbagai persoalan agraria yang muncul di masyarakat kerap memiliki akar sejarah yang panjang, sehingga kajian historiografi seperti ini menjadi kunci untuk memahami sekaligus mencari solusi yang lebih komprehensif.
“Sejarah tidak hanya berbicara tentang politik, tetapi juga menyimpan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk persoalan pertanahan. Penulisan sejarah seperti ini perlu terus didorong karena dapat menjadi referensi penting bagi pengambilan kebijakan maupun penguatan literasi kebudayaan,” ungkap Restu.
Melalui peluncuran dua buku tersebut, Pemda DIY berharap masyarakat semakin memahami nilai keistimewaan daerahnya sekaligus memperkuat kesadaran kolektif untuk menjaga warisan sejarah sebagai pijakan pembangunan yang berkelanjutan.
Humas Pemda DIY
