Umbulharjo,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan tidak akan membentuk branding baru bagi kota, karena Kota Yogyakarta telah memiliki identitas yang kuat dan terbentuk secara alami sebagai kota nyaman yakni lingkungan sehat, kota pelajar dan kota budaya yang secara inheren juga berkembang sebagai kota pariwisata. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan di Balai Kota Yogyakarta, Senin (9/2).
Pihaknya menyampaikan bahwa tantangan pembangunan ke depan adalah menyempurnakan dan memperkuat tiga pilar utama tersebut melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan lingkungan, serta kenyamanan kota. Sebagai kota pelajar, Yogyakarta diharapkan mampu berperan sebagai pusat pendidikan, pusat rujukan, dan pusat keunggulan (center of excellence) yang didukung oleh SDM yang sehat dan unggul.
“Kota yang nyaman tentu lingkungannya harus sehat. Kota yang nyaman tidak dapat terwujud tanpa masyarakat yang sehat,” tegasnya.
Salah satu indikator utama yang menjadi perhatian adalah penurunan angka stunting. Saat ini angka stunting Kota Yogyakarta berada di angka 8,48 persen dan ditargetkan dapat ditekan mendekati 5 persen.
Hasto Wardoyo juga menyampaikan harapan pembangunan Kota Yogyakarta sebagai The Little Singapore yang dimaknai sebagai kota yang disiplin, tertib, jujur, aman, dan nyaman, tanpa meninggalkan jati diri sebagai kota budaya, pendidikan, dan pariwisata.
“Yang diadopsi adalah nilai kedisiplinan dan ketertiban, bukan industrialisasinya,” jelasnya.
Implementasi visi tersebut dilakukan melalui penguatan filosofi Hamemayu Hayuning Bawono, yang menekankan budaya ramah lingkungan, kebersihan, kelestarian kehidupan, toleransi, dan gotong royong. Penataan lingkungan fisik, seperti kebersihan trotoar termasuk bersih dari rumput liar, pengendalian sampah, serta penataan kawasan bantaran sungai dan kawasan padat penduduk, menjadi bagian dari upaya menciptakan kota yang tertib dan nyaman.
Selain pembangunan fisik, perubahan perilaku masyarakat juga menjadi fokus melalui penguatan tata kelola sosial. Pemerintah Kota mendorong peran perangkat daerah untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, serta kepatuhan terhadap aturan, mulai dari pengelolaan pengamen, gelandangan, hingga pencegahan tindakan anarkis dan vandalisme.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menegaskan pentingnya perubahan paradigma kinerja aparatur pemerintah daerah. Ia menilai bahwa kinerja OPD ke depan tidak boleh berhenti pada capaian administratif semata, tetapi harus diukur dari dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Masih terlihat kecenderungan kinerja yang berorientasi pada output administrasi, sementara dampak kualitasnya bagi masyarakat belum optimal. Ini harus menjadi evaluasi bersama,” ujarnya.
Dalam konteks pariwisata, Wawan juga mendorong penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah agar berbagai agenda budaya dan event berskala nasional maupun internasional dapat dioptimalkan sebagai daya tarik wisata sekaligus penggerak ekonomi daerah.
Ia mencontohkan agenda tradisi budaya seperti Nyadran dan Saparan, yang menurutnya memiliki potensi besar jika dikemas dalam satu kalender pariwisata terpadu dengan dukungan lintas sektor, mulai dari pariwisata, kebudayaan, perhubungan, hingga UMKM.
“Ke depan, kolaborasi antar-OPD harus diperkuat. Satu kegiatan diusung bersama agar manfaatnya dirasakan lebih luas, bukan hanya oleh penyelenggara, tetapi juga oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya.
Wawan berharap, ke depan seluruh perangkat daerah dapat mengarahkan program kerja yang lebih berdampak, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga, termasuk menurunkan ketimpangan ekonomi serta meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mendorong Kota Yogyakarta naik kelas dari Kota Sangat Inovatif menjadi Kota Terinovatif melalui penguatan strategi dan ekosistem inovasi daerah.
Potensi inovasi Kota Yogyakarta dinilai relatif besar, didukung oleh berbagai inovasi yang telah diterapkan dalam dua tahun terakhir, termasuk skema Quick Win. Berdasarkan pemetaan potensi inovasi, kontribusi berasal dari 37 persen Quick Win, 44 persen aksi perubahan (PKA/PKP), dan 19 persen inovasi murni, dengan sektor kesehatan, perindustrian-koperasi-UMKM, serta Kemantren menjadi kontributor utama.
“Basis inovasi ini menjadi modal kuat untuk mendorong capaian Kota Terinovatif pada 2026,” jelas Agus.
Pengelolaan inovasi daerah dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan regulasi, pembinaan, dan pendampingan, antara lain melalui bimbingan teknis pengusulan Innovative Government Award (IGA), desk inovasi, fasilitator, serta tim independen. Prinsip kerja Think big, start small, act now terus digaungkan agar inovasi tidak berhenti pada konsep, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata.
“Arah perencanaan pembangunan juga terus diperkuat melalui perubahan pendekatan perencanaan dan penganggaran. Pergeseran dari money follow function menjadi money follow program dan program follow result, sehingga program benar-benar berorientasi pada hasil dan dampak,” pungkasnya.
