Mantrijeron,REDAKSI17.COM-Dalam rangka memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan strategis bagi ASN Pemkot.
Pelatihan tersebut digelar di The Alana Malioboro Hotel, Selasa (10/2/2026), dan diikuti oleh seluruh kepala Perangkat Daerah serta para Mantri Pamong Praja se-Kota Yogyakarta.
Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta, Sarwanto, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan, mempererat koordinasi, serta membangun pemahaman bersama mengenai struktur dan kelembagaan Keraton Yogyakarta.
“Keraton Yogyakarta memiliki struktur kelembagaan yang sangat kompleks, dengan nilai historis dan filosofis yang tinggi. Karena itu diperlukan pemahaman yang komprehensif bagi seluruh perangkat daerah Pemkot Yogyakarta, agar dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik dapat selaras dengan nilai-nilai budaya serta tata kelola yang berlaku di Keraton,” ujarnya.
Menurutnya, pemahaman terhadap struktur dan kelembagaan Keraton menjadi sangat penting karena Keraton bukan hanya simbol budaya, tetapi juga memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk dalam lingkup Kota Yogyakarta.
“Sinergi antara Pemkot dan Keraton selama ini sudah berjalan baik. Melalui pelatihan ini, kami ingin memperkuat sinergi tersebut, agar para pimpinan OPD memiliki perspektif yang sama dan pemahaman yang utuh dalam menjalin koordinasi lintas kelembagaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menyambut baik pelaksanaan pelatihan tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat penting sebagai bagian dari penguatan kapasitas pimpinan perangkat daerah, khususnya dalam memahami karakteristik kelembagaan Keraton Yogyakarta.
Menurut Wawan, Keraton Yogyakarta memiliki kedudukan yang unik karena tidak hanya sebagai pusat kebudayaan Jawa, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan DIY.
“Pelatihan ini menjadi momentum yang sangat baik bagi seluruh kepala perangkat daerah dan Mantri Pamong Praja untuk memahami lebih dalam bagaimana struktur Keraton, bagaimana mekanisme kerjanya, serta bagaimana peran Keraton dalam menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi di tengah modernisasi pemerintahan,” katanya.
Pihaknya berharap, melalui kegiatan ini, para pimpinan perangkat daerah mampu membangun pola komunikasi dan koordinasi yang lebih harmonis dengan pihak Keraton, sehingga setiap kebijakan dan program Pemerintah Kota Yogyakarta dapat berjalan selaras dengan nilai budaya dan kearifan lokal.
“Dengan pemahaman yang baik, maka kolaborasi antara Pemkot dan Keraton akan semakin kuat, khususnya dalam mendukung pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, serta pelayanan publik yang berbasis pada nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta,” tambahnya.
Dalam pelatihan ini menghadirkan narasumber langsung dari Keraton Yogyakarta, yakni KRT Purwowinoto, yang merupakan Penghageng II Kawedanan Purwoajilaksana. Dalam paparannya, KRT Purwowinoto menjelaskan secara rinci mengenai struktur kelembagaan yang berada di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Ia membeberkan bahwa Keraton Yogyakarta memiliki struktur kelembagaan formal yang tertata dengan baik di bawah pimpinan Sultan. Struktur tersebut berfokus pada pelestarian adat, budaya, serta administrasi kerajaan, yang hingga kini masih dijalankan secara konsisten.
“Keraton memiliki sistem kelembagaan yang lengkap dan terstruktur, mulai dari pimpinan tertinggi hingga unit-unit kerja di bawahnya. Semua memiliki peran masing-masing dalam menjaga keberlangsungan adat, budaya, serta operasional Keraton,” jelasnya.
Ia menjelaskan, institusi Keraton didukung oleh berbagai kawedanan serta Abdi Dalem yang menjalankan tugas-tugas kebudayaan dan operasional. Selain itu, Keraton juga memiliki 10 bregada prajurit yang berfungsi sebagai pengawal budaya sekaligus simbol pertahanan tradisional Keraton.
Adapun struktur kelembagaan utama Keraton Yogyakarta diawali dengan pimpinan tertinggi, yakni Kanjeng Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono X, yang bertindak sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Di bawah Sultan, terdapat Kawedanan Hageng Panitrapura yang berfungsi sebagai pusat administrasi, tata usaha, serta pengelolaan surat-menyurat resmi Keraton. Kawedanan ini memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran administrasi internal Keraton.
Selanjutnya, terdapat Kawedanan Parentah Hageng yang bertanggung jawab atas urusan personalia Abdi Dalem. Kawedanan ini mengelola proses rekrutmen, wisuda atau pengangkatan, kenaikan pangkat, hingga pemindahan tugas atau liyar mingser para Abdi Dalem.
Kemudian ada Kawedanan Hageng Punakawan Nitya Budaya yang berfokus pada pengelolaan dan operasional museum-museum di lingkungan Keraton Yogyakarta. Kawedanan ini memiliki peran strategis dalam menjaga, merawat, serta mempromosikan warisan budaya Keraton kepada masyarakat luas.
Selain itu, terdapat Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa yang berperan dalam mengurus pertanahan atau siti, serta pengelolaan cagar budaya di luar lingkungan utama Keraton. Kawedanan ini menjadi penghubung penting antara Keraton dan berbagai aset budaya yang tersebar di wilayah Yogyakarta.
Sementara itu, Kawedanan Danartapura memiliki tugas mengatur urusan keuangan Keraton, termasuk merangkum permohonan dana kegiatan dari berbagai kawedanan. Kawedanan ini memastikan seluruh aktivitas Keraton dapat berjalan dengan dukungan keuangan yang tertib dan terkelola dengan baik.
