JAKARTA,REDAKSI17.COM – Wacana persaingan antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gibran Rakabuming Raka mulai menguat dalam peta awal politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Meski tahapan pencalonan resmi masih beberapa tahun lagi, kedua figur kerap diperbandingkan karena merepresentasikan dua pendekatan kepemimpinan yang berbeda, yakni jalur institusional dan populis.
Sejumlah survei elektabilitas menunjukkan bahwa posisi AHY dan Gibran sebagai calon presiden masih berada di bawah sejumlah tokoh nasional lain.
Berdasarkan survei IndexPolitica Indonesia yang dilakukan pada 1–10 Oktober 2025 terhadap 1.610 responden dengan margin of error ±1,6 persen, simulasi elektabilitas capres 2029 menempatkan Prabowo Subianto di posisi teratas dengan 40,12 persen.
Di bawahnya, Purbaya Yudhi Sadewa mencatat 22,50 persen, disusul Anies Baswedan sebesar 13,40 persen dan Ganjar Pranowo 7,12 persen. Dalam survei yang sama, AHY memperoleh 5,12 persen, sementara Gibran Rakabuming Raka mencatat 4,80 persen.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa hingga kini Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo masih memiliki peluang lebih besar untuk kembali muncul sebagai calon presiden. Keduanya dinilai masih memiliki basis pemilih tersendiri serta pengalaman politik nasional yang menjadi pertimbangan utama responden survei.
Founder Anabel Politik, Frans Simorangkir, menilai peta awal ini mencerminkan posisi strategis masing-masing tokoh dalam kontestasi jangka menengah.
“Data menunjukkan AHY dan Gibran belum dominan sebagai capres. Sementara figur seperti Anies dan Ganjar masih berada di lapisan atas bursa karena pengalaman, rekam jejak nasional, dan basis pemilih yang sudah terbentuk,” ujar Frans melalui pesan singkatnya, Selasa (20/2/2026).
Dari sisi karakter, AHY dinilai memiliki kelebihan berupa struktur partai yang relatif solid, pengalaman organisasi, serta citra sebagai figur yang tenang dan komunikatif.
Ia juga dinilai lebih mudah diterima oleh pemilih kelas menengah dan pemilih yang menekankan stabilitas serta tata kelola pemerintahan.
Namun, kelemahan AHY terletak pada pertumbuhan elektabilitas yang cenderung lambat serta persepsi sebagai figur elite yang belum sepenuhnya mengakar di pemilih akar rumput.
Sementara itu, Gibran memiliki keunggulan pada tingkat pengenalan publik yang tinggi, khususnya di kalangan pemilih muda dan masyarakat urban. Gaya komunikasinya yang sederhana membuatnya dekat dengan pemilih akar rumput.
Meski demikian, Gibran masih menghadapi tantangan berupa isu dinasti politik serta pertanyaan mengenai kedalaman pengalaman dalam perumusan kebijakan strategis nasional.
Peta elektabilitas berubah ketika simulasi bergeser ke calon wakil presiden.
Dalam simulasi cawapres yang dilakukan IndexPolitica Indonesia, AHY justru menunjukkan daya saing yang lebih kuat dengan elektabilitas 15,75 persen, lebih tinggi dibanding Gibran yang berada di angka 12,35 persen. Posisi teratas dalam simulasi ini ditempati Purbaya Yudhi Sadewa dengan 28,65 persen, disusul Dedi Mulyadi sebesar 20,15 persen.
Menanggapi temuan tersebut, Frans Simorangkir menilai bahwa AHY dipersepsikan lebih cocok sebagai figur pendamping.
“Sebagai cawapres, AHY dianggap mampu mengisi ruang stabilitas dan institusional. Sementara Gibran tetap kuat dari sisi popularitas, tetapi masih dinilai perlu penguatan peran sebagai figur penyeimbang,” katanya.
Di luar dua nama tersebut, dinamika bursa calon wakil presiden juga membuka peluang bagi Puan Maharani, terutama dalam skema koalisi besar jika Prabowo Subianto kembali menjadi figur sentral Pilpres 2029. Puan dinilai memiliki modal kuat berupa posisi struktural di PDI Perjuangan serta pengalaman panjang di lembaga legislatif.
Namun, peluang tersebut juga dihadapkan pada tantangan elektabilitas personal dan persepsi publik yang masih terbelah.
Meski demikian, dalam politik elite, posisi calon wakil presiden kerap ditentukan oleh kekuatan negosiasi partai dan kebutuhan keseimbangan koalisi, bukan semata oleh popularitas personal.
Pertarungan Dinasti Politik
Dalam konteks kontestasi 2029, Pemilu tidak lagi semata dibaca sebagai persaingan antarindividu, melainkan juga sebagai pertarungan antardinasti politik.
Sejumlah figur yang muncul dalam bursa capres dan cawapres memiliki keterkaitan langsung dengan lingkar kekuasaan masa lalu maupun kekuasaan yang masih berlangsung.
Kondisi ini membuat Pemilu 2029 dipahami sebagai ajang konsolidasi sekaligus regenerasi pengaruh keluarga politik dalam struktur kekuasaan nasional.
Dalam peta tersebut, setidaknya muncul tiga poros besar keluarga politik yang kerap dibaca publik, yakni dinasti Mega yang berakar pada kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, dinasti SBY yang bertumpu pada warisan institusional Susilo Bambang Yudhoyono, serta dinasti Jokowi yang tumbuh dari popularitas dan kekuasaan elektoral Joko Widodo.
Ketiga poros ini dinilai memiliki karakter, basis pendukung, dan strategi regenerasi politik yang berbeda.
Frans Simorangkir menilai fenomena tersebut sebagai konsekuensi dari panjangnya transisi kekuasaan di Indonesia yang masih bertumpu pada jejaring personal dan keluarga.
“Kontestasi 2029 bisa dibaca sebagai pertarungan dinasti politik. Dinasti Mega mengandalkan struktur partai dan ideologi, dinasti SBY bertumpu pada institusi dan kaderisasi, sementara dinasti Jokowi kuat pada popularitas dan akses kekuasaan. Ini bukan hal baru, tetapi skalanya kini jauh lebih terbuka,” ujar Frans.
Pengamat menilai, pertarungan antardinasti ini membuat Pemilu 2029 tidak hanya menjadi kompetisi elektoral biasa, melainkan juga pertarungan narasi tentang kesinambungan dan perubahan.
Di satu sisi, dinasti politik menawarkan stabilitas dan pengalaman.
Namun di sisi lain, fenomena ini memunculkan kritik soal regenerasi dan meritokrasi. Dalam situasi tersebut, pemilih diperkirakan akan semakin selektif, tidak hanya memilih sosok, tetapi juga menilai sejauh mana kekuasaan politik didistribusikan secara adil dan terbuka.
Frans Simorangkir menambahkan, agar para kandidat dapat terlepas dari stigma dinasti politik, langkah paling krusial adalah membangun legitimasi melalui kinerja dan pengalaman yang terukur.
“Cara keluar dari stigma dinasti bukan dengan menyangkal asal-usul, tetapi dengan membuktikan kapasitas. Kandidat harus menunjukkan rekam jejak, bukan sekadar relasi. Ketika pengalaman dan kinerja lebih menonjol daripada nama keluarga, stigma itu perlahan akan luntur,” katanya.
Ia menilai transparansi, akuntabilitas kebijakan, serta kesediaan menerima kritik publik menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan pemilih.
Dalam konteks Pemilu 2029, publik dinilai semakin rasional dan menuntut pembuktian, sehingga kandidat dari keluarga politik dituntut bekerja lebih keras untuk meyakinkan bahwa mereka hadir bukan sebagai pewaris kekuasaan, melainkan sebagai pemimpin yang tumbuh dari proses dan pengalaman.
Dengan demikian, peta politik menuju Pilpres 2029 menunjukkan bahwa kontestasi masih sangat terbuka.
Selain figur-figur muda seperti AHY dan Gibran, tokoh dengan pengalaman nasional yang kuat masih berpeluang tampil sebagai calon presiden, sementara posisi calon wakil presiden berpotensi menjadi arena negosiasi politik paling menentukan dalam beberapa tahun ke depan.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Wahyu Aji
