Abdya,REDAKSI17.COM –  Aroma daging yang menyeruak di pasar-pasar gampong hingga perkotaan di Aceh menjelang Ramadhan bukan sekadar tanda nafsu makan, melainkan penanda tegaknya marwah.

Bagi masyarakat Aceh, Makmeugang atau Meugang adalah pertaruhan harga diri (prestise) kepala keluarga sekaligus momentum perekat kohesi sosial.

Beberapa tahun lalu, dalam tulisan saya bertajuk “Makmeugang: Tradisi Bansos ala Sultan Aceh”, saya menguraikan bagaimana Kesultanan Aceh Darussalam di bawah payung Qanun Meukuta Alam Al Asyi menetapkan standar tinggi dalam memuliakan rakyatnya.

Kala itu, negara hadir dengan “bansos” bernilai fantastis berupa daging, uang emas, dan kain, sebuah standar yang lama dirindukan di era modern.

Kini, angin segar itu seolah berhembus kembali. Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan insentif khusus bagi pelestarian tradisi budaya lokal, termasuk dukungan nyata terhadap tradisi Meugang di Aceh, patut diapresiasi. Ini bukan semata soal nominal rupiah, melainkan tentang kepekaan seorang pemimpin dalam membaca peta sosiologis dan historis rakyatnya.

Jika kita membuka kembali lembaran sejarah abad ke-17, Sultan tidak memandang Meugang sebagai pesta makan belaka. Ia melihatnya sebagai kewajiban negara untuk memastikan tidak ada asap dapur yang tidak mengepul di rumah janda, fakir miskin, dan kaum duafa saat menyambut bulan suci.

Kebijakan insentif yang digulirkan pemerintahan Prabowo saat ini terasa sebagai “dejavu” positif dari masa keemasan tersebut. Meskipun nominal dan bentuknya disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara modern, esensinya memiliki kemiripan: negara hadir secara spesifik pada momen paling sakral bagi masyarakat adat.

Langkah ini menunjukkan pergeseran paradigma bantuan sosial, dari pendekatan yang bersifat top-down dan seragam menuju kebijakan yang lebih kontekstual serta menghargai kearifan lokal. Prabowo tampaknya memahami bahwa bagi masyarakat Aceh, bantuan pangan saat Meugang memiliki nilai sentimental yang jauh lebih tinggi dibandingkan bantuan di hari biasa.

Stimulus Ekonomi Kerakyatan

Dalam kacamata ekonomi syariah maupun konvensional, insentif Meugang berpotensi memicu multiplier effect yang signifikan. Pasar daging dadakan yang menjadi ciri khas Meugang akan semakin bergairah, menggerakkan peternak sapi lokal, pedagang pasar, hingga penjual bumbu dapur di tingkat gampong.

Hal ini selaras dengan praktik masa lalu ketika para Uleebalang mendistribusikan kekayaan negara untuk memutar roda ekonomi di wilayah kekuasaannya masing-masing. Dengan memberikan insentif pada tradisi ini, pemerintah pusat secara tidak langsung turut merawat ekosistem ekonomi rakyat Aceh yang unik.

Tentu, sebagai bagian dari masyarakat, kita berharap kebijakan ini bukan sekadar “gula-gula” politik sesaat. Kita merindukan konsistensi sebagaimana aturan dalam Qanun Meukuta Alam yang mengikat dan berjangka panjang.

Apresiasi kepada Presiden Prabowo merupakan bentuk dukungan moral agar negara terus berbenah. Jika dahulu Sultan Aceh mampu memberikan satu dirham emas dan kain mewah, maka langkah hari ini dapat menjadi pondasi awal untuk kembali menuju kesejahteraan tersebut.

Insentif Meugang menjadi bukti bahwa nasionalisme Indonesia tidak harus mematikan keunikan daerah. Justru dengan merawat tradisi seperti Meugang, negara sedang memperkuat pilar-pilarnya sendiri.

Semoga aroma daging Meugang tahun ini tidak hanya lezat di lidah, tetapi juga menenangkan hati, karena kita menyaksikan pemimpin negeri ini mulai menoleh pada cara-cara Sultan dalam memuliakan rakyatnya.(*)