Jakarta,REDAKSI17.COM – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A., meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan peran dalam melaksanakan komitmen yang sudah disampaikan secara langsung, antara lain di depan pimpinan ormas Islam, yaitu menghentikan perang yang menghadirkan genosida di Palestina, memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan memperjuangkan dilaksanakannya perjanjian perdamaian yang diperjuangkan melalui BoP karena selalu dilanggar oleh Israel, baik di Jalur Gaza maupun di Tepi Barat Palestina.
“Kehadiran Presiden Prabowo di Amerika Serikat, di mana salah satu agendanya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace), harusnya betul-betul dimanfaatkan untuk menghentikan perang yang menghadirkan genosida dan segala pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Dan dengan tujuan akhir, hadirnya perdamaian dengan kemerdekaan Palestina dan berakhirnya segala bentuk penjajahan sesuai amanat konstitusi. Dan penting agar momentum ini juga dimaksimalkan bersama negara-negara anggota OKI yang masuk ke dalam BoP, karena Menteri-Menteri Luar Negeri dari negara-negara OKI ini (Indonesia, Mesir, Turki, Saudi Arabia, Qatar, Emirat, Pakistan) sudah tiga kali membuat pernyataan bersama menolak keras laku Israel yang jelas-jelas melanggar kesepakatan damai, penghentian perang, dan kemerdekaan Palestina dalam skema two state solution sekalipun,” dinyatakan HNW melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (18/2).
HNW, sapaan akrabnya, mengatakan KTT perdana Dewan Perdamaian tersebut menjadi krusial bagi Presiden Prabowo untuk memastikan komitmen dan peran Indonesia masuk BoP bersama dengan negara-negara sahabat lainnya, yaitu justru dalam memperjuangkan berakhirnya perang yang menghadirkan genosida di Jalur Gaza, hadirnya perdamaian, dan terwujudnya kemerdekaan Palestina.
“Kehadiran Indonesia pada Dewan Perdamaian untuk menjalankan amanat itu, sesuai dengan tujuan awalnya dibentuknya Dewan Perdamaian untuk menghentikan perang, menghadirkan perdamaian yang adil bagi semua pihak, dan kemerdekaan Palestina. Bukan untuk tujuan lainnya, apalagi untuk dijadikan sebagai ‘stempel legitimasi moral’ oleh Israel,” ujarnya.
“Harapan ini juga sesuai dengan aspirasi masyarakat Palestina di Jalur Gaza yang meminta agar Dewan Perdamaian bisa menghentikan perang/genosida dan pelanggaran oleh Israel yang masih berlangsung hingga saat ini, hampir sebulan sejak dideklarasikannya BoP di Davos, yang makin menambah banyak korban dari masyarakat sipil yang sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak,” tambahnya.
Lebih lanjut, HNW menuturkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo juga perlu dimaksimalkan untuk menjawab kritik dan kekhawatiran dari banyak kalangan di dalam negeri terkait sikap Indonesia yang bergabung pada Dewan Perdamaian, karena dikhawatirkan akan dimanfaatkan sehingga hanya menjadi ‘stempel moral’ bagi Amerika Serikat dan Israel untuk mendapatkan legitimasi agar terus bisa melakukan penjajahan atas Palestina.
“Kritik dan kekhawatiran ini harusnya dijawab secara konkret. Dan forum KTT perdana Dewan Perdamaian ini adalah momentum yang tepat untuk menjawab kekhawatiran dan kritik tersebut,” tambahnya.
HNW mengatakan Indonesia perlu menyatukan sikap, menjalin langkah nyata, dan kerja sama yang erat bersama negara sahabat anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang juga tergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut, seperti Arab Saudi, Pakistan, Turki, dan Qatar.
“Koalisi ini perlu dijalin untuk menolak manuver Israel bila akan memakai BoP untuk kepentingan penjajahannya dan melegitimasi pelanggaran-pelanggarannya, serta menyeimbangkan agar tidak terjadi dominasi AS di Dewan Perdamaian itu, sehingga tujuan hadirnya negara-negara OKI yang menyetujui dibentuknya Dewan tersebut bisa benar-benar bermanfaat bagi rakyat Palestina, dengan dihentikannya genosida, dimasukkannya bantuan kemanusiaan, dihadirkan keadilan, serta diwujudkannya Palestina merdeka sekalipun dalam skema two state solution,” jelasnya.
Selain itu, HNW juga mendoakan dan mendukung agenda Presiden Prabowo lainnya di AS, yakni pertemuan dengan kelompok pebisnis Amerika Serikat dan penandatanganan perjanjian perdagangan timbal balik yang negosiasinya telah berjalan sejak 2025.
“Semoga agenda ini juga bisa disukseskan agar dapat benar-benar memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak, tetapi tetap dalam koridor kedaulatan NKRI serta kemaslahatan bagi ekonomi rakyat Indonesia,” pungkasnya.
