UMBULHARJO,REDAKSI17.COM – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo bersama Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan memimpin langsung Rapat Pimpinan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Kota Yogyakarta yang berlangsung di Ruang Rapat Yudhistira Kompleks Balaikota Yogyakarta, Senin (23/2). Kegiatan ini diikuti seluruh Kepala OPD dan BUMD secara luring serta MPP Kemantren se-Kota Yogya secara daring.
Pertemuan tersebut membahas evaluasi kinerja pembangunan hingga akhir tahun 2025, hasil pembangunan infrastruktur 2025, penghargaan daerah, rencana pembangunan infrastruktur 2026, serta capaian fisik dan keuangan hingga 20 Februari 2026.
Dalam arahannya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo meminta seluruh perangkat daerah bekerja secara sportif, terbuka terhadap evaluasi, dan menghadirkan inovasi. “Semua OPD mohon nilai kebaruannya. Bagi kepala dinas yang baru, saya tunggu quick win-nya,” ujarnya.
Ia juga meminta lurah melaksanakan kerja bakti (korve) sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. “Tidak ada sampah dan tidak ada rumput di wilayah mulai tahun ini ya pak mantri pamong praja dan lurah. Saya akan evaluasi tiga bulan sekali,” tegasnya.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga dijabarkan tentang hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan indeks kualitas kebijakan menunjukkan capaian tinggi dengan pengelolaan pendidikan mencapai nilai 87,50 pengelolaan ketenagakerjaan mencapai 86,37 serta pengelolaan sampah mencapai 80,4375.
Sementara untuk Nilai AKIP dari Kementerian PANRB mencapai 86,68 (predikat A), tertinggi dibanding kabupaten/kota lain. Namun, menurut Hasto sejumlah indikator masih perlu ditingkatkan.
Tambahnya, di tahun ini pemerintah akan menargetkan pembangunan 400 biopori di seluruh OPD. “Biopori segera dilaksanakan, jangan menunggu setelah Lebaran. Satu bulan lagi saya evaluasi,” imbuhnya.
Hasto juga mengapresiasi atas meningkatnya indeks kepuasan masyarakat serta capaian Kualitas Kota Tertinggi tanpa Maladministrasi. “Semoga ini menjadi semangat kita bekerja tetap on the track,”ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Ristyawati S.T., M.Eng. mengungkapkan, untuk capaian indeks pembangunan Kota Yogyakarta trennya semakin naik dari tahun 2021 hingga akhir Tahun 2025 dari angka 87,50 naik di angka 89,53.
“Kalau dibandingkan provinsi dan nasional, Kota Yogyakarta merupakan yang tertinggi dan selama 15 tahun Kota Yogyakarta meraih peringkat pertama,” ungkapnya.
Peningkatan pembangunan Kota Yogyakarta lainnya adalah adanya pertumbuhan ekonomi meskipun dari sisi tren menurun yakni dari 5,16 ke 5,06 hasil sementara hingga bulan Februari 2026. “Semoga harapannya dengan mendongkrak pertumbuhan makan minum yang menjadi sektor utama pariwisata dapat naik dan dapat membantu memutar pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta,” katanya.
Ia juga menjelaskan, angka kemiskinan Kota Yogyakarta juga mengalami penurunan dari 7.69 ke angka 6.14. Angka ini turun jauh dibandingkan dengan pusat maupun provinsi. Sejalan dengan itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan sejak tahun 2021-2025 yakni dari angka 9.13 ke angka 5.72.
Sementara, untuk hasil pemantauan status gizi balita di tahun 2025 stunting mengalami penurunan walaupun belum memenuhi target di angka 5 persen. “Stunting ini per bulan Desember 2025 turun hasil pemantauannya di angka 8,48 persen dari 11,8 persen di bulan Januari 2025. Pemerintah akan terus memastikan pemberian makanan dari Posyandu ke balita akan tercukupi kebutuhannya. Tidak hanya telur omega tetapi akan banyak varian makan seperti lele, daging dan ayam yang juga bisa diolah menjadi bakso dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Selanjutnya, untuk implementasi reformasi birokrasi sudah keluar dan sedang di proses sanggah terutama dalam tingkatan implementasi kebijakan arsitektur SPBE dan tingkat keberhasilan pelayanan Zona Integritas (ZI) serta Indeks pembangunan statistik juga sedang di sanggah.
“Berkaitan dengan pelayanan publik, Kota Yogyakarta dinilai sangat baik oleh Menpan RB dan Ombudsman. Di mana Kota Yogyakarta tahun 2025 nilai indeks pelayanan publik di angka 4,69. Angka ini naik dibandingkan tahun 2024 yakni 4,53. Ini masuk dalam skala 5. Sehingga kita sudah sangat tinggi untuk indeks pelayanan publik. Bahkan Kota Yogyakarta juga mendapatkan predikat sebagai Kualitas Kota Tertinggi tanpa Maladministrasi,” katanya.
Tak hanya itu, dalam kesempatan ini juga dijelaskan mengenai pekerjaan tender konstruksi yang sudah diselesaikan untuk Tahun 2025 oleh Pemkot Yogyakarta meliputi, renovasi gedung UPT PPA dan RPS, pembangunan SDN Golo, rehabilitasi talud sungai code di Terban, serta pembangunan SMPN 10 yang sudah mencapai 100 persen pembangunan.
“Sehingga, untuk rencana pembangunan infrastruktur di tahun 2026 adalah dengan menyelesaikan 38 paket tender dari DPUPKP, RSUD, DLH, Dishub, dan Damkarmat Kota Yogyakarta yang meliputi, pembangunan SD Negeri Ngabean, pembangunan SAH Kemantren Kotagede, pemeliharaan berkala trotoar jalan Sultan Agung, rehabilitasi talud Sungai Winongo Kelurahan Pakuncen, dan pembangunan sambungan rumah dan Saluran pembawa Gedongkiwo,” katanya.
Selanjutnya, Untuk capaian realisasi keuangan OPD sampai dengan 20 Februari 2026, nilai sangat tinggi dicapai oleh Inspektorat daerah 91,10 persen dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang mencapai 91,04 persen. “Semoga rencana pembangunan di tahun 2026 ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan implementasi serta nilai akhir yang diharapkan,” ungkapnya.
