Home / Nasional / DPR RI Minta Impor 105.000 Pikap India Ditunda: Tunggu Keputusan Presiden Prabowo

DPR RI Minta Impor 105.000 Pikap India Ditunda: Tunggu Keputusan Presiden Prabowo

Jakarta,REDAKSI17.COMWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara tegas meminta pemerintah untuk menunda rencana impor 105.000 unit mobil pikap asal India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Langkah penundaan ini diambil karena saat ini Presiden Prabowo Subianto masih menjalani kunjungan kerja resmi di Amerika Serikat.Presiden Prabowo sendiri dijadwalkan akan membahas detail rencana impor tersebut segera setelah kembali ke tanah air. Dalam pembahasan tersebut, kepala negara akan meminta masukan berbagai pihak guna menghitung kesiapan serta dampak bagi perusahaan otomotif di dalam negeri.

“Kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu mengingat presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco kepada wartawan pada Senin (23/2/2026).

Upaya ini bertujuan agar keputusan besar yang melibatkan anggaran triliunan rupiah tersebut tetap sejalan dengan semangat penguatan industri nasional.

Respon PT Agrinas Terhadap Kritik Impor

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mematuhi arahan DPR RI maupun pemerintah pusat.

Ia menegaskan bahwa perusahaan akan tetap setia dan loyal terhadap instruksi negara demi kepentingan rakyat serta kelancaran program Koperasi Desa (Kopdes).

”Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut,” kata Joao saat dihubungi pada Senin.

Sikap kooperatif ini diambil guna meredam polemik yang berkembang terkait rencana pengadaan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut.

Rincian Kontrak dan Tekanan Industri Otomotif

Rencana impor ini awalnya mencakup pengadaan 105.000 unit kendaraan dari produsen asal India, yakni Mahindra dan Tata Motors, dengan nilai kontrak mencapai Rp24,66 triliun. Secara spesifik, pengadaan tersebut terdiri dari 35.000 unit Mahindra Scorpio serta puluhan ribu unit pikap Yodha dan truk Ultra T.7.

Namun, rencana ini mendapat kritik dari dari beberapa pihak karena dianggap mengancam keberlangsungan industri otomotif nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *