Kupang,REDAKSI17.COM – Telah lebih dari satu tahun kepemimpinan Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma bersama 21 bupati-wakil bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota Kupang. Para kepala daerah hasil Pilkada 2024 ini resmi dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu di Jakarta. Selama satu tahun menjalankan tugas, berbagai dinamika politik, ekonomi, sosial budaya telah dilalui.
Ketua DPW Partai Perindo NTT, Simson A. Lawa memberikan beberapa catatan penting yang menjadi gambaran dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di NTT selama satu tahun. Selain itu, menjadi perhatian dan evaluasi bersama para kepala daerah ke depan.
1. Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi
Menurut Simson, NTT masih termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Persentase kemiskinan NTT masih berada di kisaran 19–20%, jauh di atas rata-rata nasional (sekitar 9 –10%).
Beberapa kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi yaitu Sabu Raijua, Sumba Tengah, Timor Tengah Selatan (TTS), dan Alor. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketergantungan pada sektor pertanian tradisional dan rentan iklim.
“Contoh kasus warga di sejumlah desa di Sumba dan TTS mengalami kesulitan pangan akibat musim kering panjang dan harga bahan pokok di wilayah kepulauan seperti Rote, Sabu dan Alor lebih mahal karena biaya distribusi,” kata Simson.
Ia melihat selama satu tahun ini belum ada gebrakan luar biasa di daerah-daerah sulit tersebut, baik oleh kabupaten maupun provinsi.
2. Stunting dan Masalah Kesehatan
Masalah kedua adalah stunting dan masalah kesehatan. NTT pernah menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi nasional. Prevalensi stunting NTT masih berada di kisaran 30%, meski mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Kabupaten dengan angka stunting tinggi adalah TTS, Sumba Barat Daya, dan Manggarai Timur.
“Dari media kita lihat ada balita dengan gizi buruk di pedalaman Timor dan Sumba akibat akses pangan dan air bersih yang sangat terbatas. Sejauh ini pemerintah baru bergerak ketika sudah ada korban stunting, belum maksimal dalam upaya preventif,” kata Simson.
Ia menyarankan program intervensi gizi perlu dilakukan sedini mungkin, bukan saat sudah terjadi kasus. Selain itu, perlu mengatasi persoalan distribusi yang sering menjadi alasan terkendalanya program-program pemerintah.
3. Infrastruktur Jalan dan Akses Dasar
Banyak ruas jalan provinsi dan kabupaten mengalami kerusakan berat. Ratusan kilometer jalan dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Sebagai contoh ruas jalan Kupang – Amfoang, sebagian ruas di Flores Timur dan Sikka yang butuh perhatian serius.
Akibat kerusakan jalan yang menjadi akses ekonomi, distribusi logistik dan hasil pertanian pun terhambat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan skala prioritas dalam program pembangunan agar jalan-jalan yang menjadi nadi ekonomi masyarakat perlu jadi prioritas utama.
“Karena anggaran sangat terbatas saat ini, maka hentikan program-program monumental yang tak berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat. Utamakan pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan keseharian masyarakat yang menjadi daya ungkit ekonomi masyarakat,” kata Simson.
4. Bencana Alam dan Perubahan Iklim
Isu penting berikutnya adalah bencana alam dan perubahan iklim yang ikut berkontribusi pada lambatnya pembangunan di NTT. NTT rentan terhadap kekeringan, banjir bandang, dan angin kencang.
Kekeringan panjang biasa melanda sebagian besar wilayah Timor dan Sumba. Selain itu, banjir lokal juga terjadi di beberapa wilayah di Flores dan Kota Kupang saat musim hujan.
Akibatnya beberapa kabupaten mengalami gagal tanam dan gagal panen. Hal ini terus terjadi saban tahun. Hanya saja, pemerintah belum memiliki program khusus untuk mengantisipasi dampak dari gagal panen maupun dampak kekeringan.
“Bencana tidak mungkin kita hindari secara total karena itu di luar kendali kita. Namun perlu ada mitigasi untuk meminimalisir dampak dari bencana itu. Ini yang perlu jadi perhatian pemerintah ke depan,” katanya.
5. Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Perdagangan Orang (TPPO)
NTT masih menjadi salah satu daerah asal PMI non-prosedural terbesar. Puluhan kasus PMI bermasalah atau meninggal dunia dilaporkan sepanjang tahun. Banyak korban berasal dari Flores Timur, Sikka, daratan Timor, Sumba dan wilayah NTT lainnya.
Hampir setiap minggu ada pemulangan jenazah PMI melalui Bandara El Tari. Ini menandakan negara atau pemerintah belum bisa menjamin hidup masyarakat. Ini akibat kurangnya lapangan kerja, edukasi yang minim hingga perlindungan tenaga kerja yang longgar.
6. Pengangguran dan Lapangan Kerja Terbatas
Tingkat pengangguran terbuka relatif rendah secara statistik (sekitar 3–4%), tetapi banyak pekerja di sektor informal dan setengah menganggur. Masalah utama adalah lapangan kerja formal terbatas dan lulusan perguruan tinggi kesulitan mendapat pekerjaan sesuai bidang.
“Banyak lulusan memilih menjadi tenaga honorer, merantau, atau menjadi PMI. Ini persoalan besar di NTT yang belum terpecahkan saat ini,” ujar Simson.
7. Isu Pendidikan
Isu berikut adalah kualitas pendidikan belum merata. Sekolah di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) masih kekurangan guru dan fasilitas. Masih ada sekolah dengan kondisi ruang kelas rusak berat. Gedung sekolah yang sangat darurat.
Selain itu, guru di pedalaman harus mengajar multi-kelas dalam satu ruangan. Akses internet terbatas di sekolah pelosok. Termasuk gaji guru honorer yang hanya sebesar Rp250 ribu per bulan.
“Kita prihatin melihat angka tes kemampuan akademik lulusan SMA/SMK kita tahun 2025 yang menempatkan NTT terendah di seluruh Indonesia. Ini gambaran tentang hasil kerja kita di bidang pendidikan selama ini. Sekaligus ini tamparan bagi para pemangku kepentingan di NTT untuk berbenah demi generasi berikut,” beber Simson.
8. Masalah Air Bersih
Krisis air bersih menjadi masalah tahunan. Beberapa wilayah terdampak yakni Kabupaten Kupang, Sabu Raijua dan Sumba Timur. Warga harus membeli air tangki dengan harga tinggi saat musim kemarau. Ini akibat sumber air mengering lebih cepat akibat perubahan iklim.
Pemerintah sejauh ini belum memberikan solusi konkret tentang masalah air bersih. Pemerintah cenderung menunggu uluran tangan pemerintah pusat untuk membantu. Sayangnya, efisiensi anggaran yang dilakukan pusat ikut menggerus anggaran pembangunan untuk daerah.
“Mestinya pemda-pemda berpikir mencari alternatif pembiayaan untuk mengurusi hal-hal pokok dan mendasar seperti ini karena ini sumber kehidupan masyarakat,” kata Simson.
9. Kasus Kriminal dan Keamanan
Kasus-kasus kekerasan dan konflik lahan masih sering terjadi di NTT. Tak jarang sampai menimbulkan korban jiwa. Konflik kepemilikan lahan adat di sejumlah wilayah Flores dan Timor menjadi bukti tidak ada upaya preventif yang dilakukan para pemangku kepentingan.
Pemerintah baru hadir ketika peristiwa sudah terjadi. Bahkan sudah ada korban. “Masalah ini terlihat sepele, tapi sangat mencoreng wajah NTT di level nasional. Image NTT jadi buruk karena konflik dan kekerasan antarkelompok yang sering terjadi, seperti yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu yang melibatkan anak-anak NTT,” jelas Simson.
10. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
Masih ada tantangan dalam pelayanan publik dan transparansi anggaran. Lambatnya realisasi anggaran di beberapa pemda membuat pembangunan terasa lambat. Bahkan sampai pertengahan tahun 2025, masih ada pemda yang realisasi anggaran di bawah 40 persen.
Persoalan lain adalah prioritas belanja yang salah. Banyak anggaran masih terbuang percuma untuk kegiatan-kegiatan seremonial, perjalanan dinas, bimbingan teknis, rapat-rapat dan sebagainya.
“Ini akibat pengelolaan pemerintahan yang tidak transparan. Ada temuan BPK di beberapa pemda dan terpaksa mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas,” kata mantan Direktur PT Sasando Kota Kupang ini.
Ia pun menyarankan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih seragam dalam arah pembangunan agar persoalan-persoalan di atas tidak terus berulang tahun.
Utamakan kegiatan-kegiatan nyata yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, stunting dan masalah gizi. Program mengatasi krisis air bersih, kerusakan infrastruktur, perdagangan orang hingga bencana dan dampak iklim.
“Perbaiki pelayanan publik, bantuan pendampingan UMKM, dan program-program edukatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jangan membuang-buang anggaran untuk membangun gedung, atau kegiatan-kegiatan bersifat rekreasi dan hiburan. Fokus dulu pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Simson.
