Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh sekadar jadi. Komponen gizi harus jelas, dan pengelolaan anggaran harus transparan.
Hal ini disampaikan Sri Sultan menanggapi banyaknya laporan protes dari orang tua siswa yang mengeluhkan menu MBG. Menu yang disajikan pada anak pada bulan Ramadan ini didominasi roti, sehingga dinilai tidak layak sebagai asupan gizi utama dan justru berujung mubazir.
Ditemui di Kompleks Kepatihan pada Kamis (26/02), Sri Sultan mengungkapkan telah menginstruksikan Sekda DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, untuk segera memanggil pihak penanggung jawab program. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas ketidakpuasan masyarakat terkait kualitas makanan yang diterima siswa di lapangan.
“Saya sudah minta Bu Sekda itu untuk memanggil penanggung jawab MBG karena juga ada yang protes sepertinya untuk materinya atau menunya kurang pas,” ujar Sri Sultan.
Pemerintah DIY pun memberikan syarat mutlak kepada pihak pelaksana agar kualitas makanan benar-benar mencerminkan anggaran yang telah dialokasikan. Sri Sultan tidak ingin ada kesan bahwa penyajian menu dilakukan secara serampangan tanpa perhitungan gizi yang matang. Lebih lanjut, Sri Sultan menekankan pentingnya rincian biaya yang masuk akal. Gubernur DIY ini berharap tidak ada lagi permainan harga yang mengakibatkan kualitas makanan menurun drastis saat sampai ke tangan siswa.
“Jadi kita ajukan syarat ya kepada penanggung jawab, bahwa tidak sekadar jadi. Anggapannya itu ini harganya tidak (hanya) Rp10.000 ya, jadi harapannya itu menunya diperbaiki tapi juga ada harganya dan mereka setuju,” jelas Sri Sultan.
Ketegasan ini juga mencakup detail terkecil yang selama ini mungkin luput dari pengawasan, seperti pemberian buah pendamping. Bagi Sri Sultan, transparansi hingga ke unit terkecil adalah kunci agar program ini tidak lagi menuai polemik di masyarakat.
“Dan juga misalnya dikasih pisang, pisang itu harganya berapa supaya clear itu kesimpulannya. Jangan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang membuat semua pihak nggak nyaman. Itu aja,” pungkas Sri Sultan.
Pernyataan keras Sri Sultan ini menjadi sinyal bahwa Pemda DIY tidak akan menoleransi eksekusi program yang asal-asalan. Dengan adanya komitmen perbaikan dari pihak penanggung jawab, diharapkan menu MBG ke depan tidak lagi didominasi roti, melainkan sajian bergizi yang mampu menopang kebutuhan fisik siswa, terutama di tengah ibadah puasa Ramadan.
Merespons arahan tegas Gubernur, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional DIY menyatakan dukungan penuh terhadap langkah transparansi tersebut. Kepala BGN Regional DIY, Gagat Widyatmoko, memastikan bahwa penyantuman harga makanan pada paket MBG selama Ramadan akan segera dilaksanakan.
“Terkait penyampaian informasi harga pada menu MBG selama bulan Ramadhan, pada prinsipnya kami mendukung penuh langkah transparansi tersebut,” ujar Gagat.
Kebijakan ini, menurut Gagat, merupakan bagian dari inisiatif yang telah dibahas bersama Satgas MBG DIY. Pihaknya pun telah menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera mengeksekusi penyertaan informasi harga tersebut sesuai ketentuan.
“Kami berharap langkah ini dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program MBG,” tutup Gagat.
Sementara Sekda DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengambil langkah cepat evaluasi melalui rapat virtual pada Rabu (25/02). Koordinasi darurat telah dilakukan bersama seluruh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) se-DIY untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga.
Ni Made menegaskan, kebijakan “menu kering” yang diterapkan selama bulan puasa bertujuan untuk memudahkan siswa membawa pulang makanan untuk berbuka. Namun, modifikasi tersebut sama sekali tidak boleh mengurangi standar nutrisi maupun nilai ekonomis dari paket yang telah dianggarkan.
Sebagai bentuk transparansi, Satgas kini mewajibkan setiap paket menyertakan rincian harga per komponen serta sertifikasi kandungan gizi dari ahli terkait. “Kita tekankan pada kandungan gizi dalam satu paketnya, lengkap dengan keterangan harga per jenis makanan. Harus jelas kalorinya berapa, proteinnya berapa, dan harus ada surat dari ahli gizi untuk memastikan standar satu paket itu,” tegas Ni Made di Kompleks Kepatihan, Jumat (27/02).
Menurutnya, esensi dari program ini terletak pada pemenuhan nutrisi, bukan sekadar volume makanan. Meski formatnya berubah dari nasi menjadi paket menu kering selama Ramadhan, persyaratan gizi tetap menjadi acuan utama yang tidak bisa ditawar.
“Makan bergizi gratis itu penekanannya pada gizinya, bukan pada jumlahnya. Jika sebelum Ramadhan kita bicara nasi dan buah, sekarang di bulan puasa formatnya menyesuaikan, tapi persyaratan gizinya tetap sama,” tambahnya.
Ni Made juga mengingatkan kembali besaran anggaran yang telah ditetapka yaitu Rp8.000 per paket untuk Balita, PAUD, TK, RA, serta SD/MI kelas 1-3. Rp10.000 per paket untuk SD kelas 4-6, SMP, dan SMA/SMK.
Guna menjamin konsistensi kualitas ke depan, seluruh SPPG di wilayah DIY telah menyepakati komitmen untuk memberikan daftar menu 12 harian secara transparan. Langkah ini diharapkan dapat menutup celah ketidaksesuaian menu yang selama ini dikeluhkan oleh wali murid.
Humas Pemda DIY
