Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono menghadiri Haul Guru Bangsa Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto ke-92 di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Syarikat Islam (SI), Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2026).
JAKARTA,REDAKSI17.COM – Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mempunyai keberpihakan dengan rakyat melalui Program Koperasi Desa Merah Putih. Hal tersebut disampaikan Ferry saat menghadiri Haul Guru Bangsa Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto ke-92 di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Syarikat Islam (SI), Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2026). “Ada Menteri Koperasi dan Presidennya sekarang punya keberpihakan dengan koperasi. Ada program Koperasi Desa ini, Insya Allah Bapak Ibu semuanya, dalam waktu satu-dua bulan ini akan terbentuk koperasi-koperasi desa di seluruh desa-desa dan kelurahan Indonesia,” ujar Ferry, Minggu malam.
Menurut dia, program Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi instrumen untuk mengubah dan memperbaiki kesehatan ekonomi kelurahan/desa di Indonesia. “Jadi oleh Presiden, masyarakat khususnya masyarakat desa, tidak boleh lagi hanya menjadi penerima manfaat. Tidak boleh lagi hanya jadi penerima BLT, Bansos, PKH, Bantuan Pangan Non Tunai,” jelas dia. Bukan hanya itu, Ferry mengatakan, Prabowo ingin masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai nasabah bank, baik bank BUMN maupun swasta. “Tapi sekarang yang jauh lebih penting adalah dibukakan akses permodalannya oleh Presiden. Sekarang dibuatkan bangunan gudang, gerai, dan alat perlengkapan, serta modal kerja untuk Koperasi Desa Merah Putih,” ucap dia.
Oleh karena itu, program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi alat untuk menggerakkan ekonomi desa. “Dan Insya Allah, dengan itu akan ada perputaran uang di desa, ada pertumbuhan ekonomi di desa, dan akan ada perubahan yang relatif cukup signifikan,” kata Ferry. Terlepas dari hal tersebut, Ferry menilai kebijakan ini menjadi momentum penting. Ia menyebutkan, sejak Indonesia menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF pada 1998, arah dan praktik ekonomi nasional saat itu dinilai mengikuti resep lembaga keuangan internasional tersebut. “Presiden menyampaikan, sekarang negara, pemerintah, harus hadir lagi untuk mengatur sistem dan praktik ekonomi Indonesia,” ujar Ferry.
