Jakarta,REDAKSI17.COM – Negara importir minyak mengambil langkah penghematan energi di tengah lonjakan harga minyak dunia imbas perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel lawan Iran.
Contohnya, negara tetangga Indonesia, Filipina, menerapkan kebijakan pemangkasan jam kerja hingga work from home (WFH) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Apakah Indonesia bakal ikutan juga?
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah belum ada rencana mengurangi jam kerja karyawan.
Saat ini, kata Bahlil, pemerintah masih mengkaji berbagai langkah efisiensi energi.
“Kita lagi melakukan exercise, apa yang dilakukan oleh negara lain itu kan tergantung dari kondisi masing-masing negara. Kita juga akan melihat seberapa penting dan langkah apa yang harus kita lakukan dalam rangka melakukan efisiensi,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/3/2026).
“Efisiensi itu adalah penyelamatan terhadap keuangan negara dan juga adalah optimalisasi terhadap seluruh energi yang kita punya,” sambungnya.
Bahlil menjelaskan langkah yang diambil untuk antisipasi lonjakan harga BBM, salah satunya mempercepat program biodiesel hingga campuran 50% atau B50.
“Kemudian kita akan mempercepat penerapan E20, etanol. Karena kalau harga minyaknya fosil bisa melampaui 100 USD per barrel, maka itu lebih murah. Kita akan blending untuk diesel itu antara B0 dengan B40 sekarang menjadi B50,” katanya.
Ketika ditanya apakah bakal ada pengendalian energi yang bakal dilakukan pemerintah dalam waktu dekat, Bahlil mengatakan pemerntah fokus kebutuhan energi periode Ramadan dan Lebaran bisa tercukupi.
“Kita pikir hari raya aja dulu ya. Hari raya aman, itu dulu yang paling penting,” katanya.
Pemerintah Filipina akan mengurangi jam kerja kantor menjadi empat hari. Hal ini merupakan upaya negara itu untuk menghemat energi karena ketegangan di Timur Tengah mendorong harga bahan bakar global lebih tinggi.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan jam kerja yang lebih pendek hanya sementara. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk pelayanan darurat termasuk polisi, petugas pemadam kebakaran, dan lembaga lain yang memberikan layanan garda depan kepada masyarakat. Ia juga memerintahkan semua lembaga pemerintah untuk mengurangi penggunaan listrik dan biaya bahan bakar 10-20%.
“Semua perjalanan dan kegiatan pemerintah yang tidak penting juga dilarang sementara, seperti studi banding, kegiatan membangun tim, atau pertemuan yang dapat dilakukan secara daring,” kata Marcos dikutip dari Bloomberg, Sabtu (7/3/2026).
Untuk diketahui, Filipina mengimpor hampir semua kebutuhan minyaknya. Di tengah perang yang memanas di Iran, Filipina tentu akan terdampak dan memicu inflasi yang telah mencapai level tertinggi dalam 13 bulan pada Februari.
“Saudara-saudaraku, kita tidak tahu kapan kekacauan di Timur Tengah akan berakhir. Kita adalah korban perang yang tidak kita pilih dan tidak kita inginkan. Kita tidak dapat mengendalikan perang, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita akan melindungi rakyat Filipina,” ujarnya.
Filipina secara luas dipandang oleh para ekonom sebagai salah satu negara yang paling rentan di kawasan Asia-Pasifik terhadap inflasi dan risiko pertumbuhan yang dipicu oleh konflik Timur Tengah.
“Negara ini cenderung mengalami dampak inflasi yang lebih kuat karena harga bahan bakar ritel lebih didorong oleh pasar dan subsidi terbatas,” kata Deepali Bhargava, Kepala Riset Regional di ING Bank NV.
