Ilustrasi.Foto: Rachman Haryanto
Jakarta,REDAKSI17.COM – Kementerian Keuangan mencatat utang baru yang ditarik pemerintah hingga Februari 2026 sebesar Rp 185,3 triliun. Realisasi itu setara 22,3% dari target pembiayaan utang APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp 832,2 triliun.
Angka itu masih rendah dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 249,9 triliun. Menurut Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, pembiayaan anggaran tahun ini masih terjaga dalam batas yang terkendali.
“Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas terkendali. Realisasinya per akhir Februari mencapai Rp 185,3 triliun atau 22,3% dari target,” ujar Juda dalam konferensi pers APBN di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).
Sementara itu, pembiayaan yang berasal dari non utang tercatat Rp 21,1 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3,9 triliun. Dengan begitu maka realisasi pembiayaan anggaran pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp 164,2 triliun atau 23,8% terhadap APBN.
Ia menjelaskan strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif untuk memastikan ketersediaan kas pemerintah tetap memadai, sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan di tengah dinamika pasar keuangan global.
“Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif yaitu memastikan ketersediaan kas tetap memadai sekaligus jaga fleksibilitas pembiayaan untuk merespons dinamika pasar yang sedang terjadi,” terang Juda.
Sebagian besar pembiayaan utang tersebut diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik. Menurut Juda, minat investor terhadap SBN masih sangat kuat.
Hal ini terlihat dari bid to cover ratio pada lelang SBN yang masih tinggi. Untuk Surat Utang Negara (SUN) rasio tersebut berada di atas 2 kali, sementara untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 3,1 kali.
“Bahkan dibanding tahun lalu, tahun ini lebih baik. Ini menunjukkan minat dan kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian kita masih terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global yang sangat penuh dengan ketidakpastian,” jelas Juda.
Selain dari pasar domestik, pemerintah juga menghimpun pembiayaan melalui penerbitan SBN global pada Februari 2026. Pemerintah menerbitkan obligasi dalam dua mata uang, yakni offshore renminbi (CNH) senilai 9,25 miliar dengan yield sekitar 2-3%, serta obligasi euro sebesar 2,7 miliar euro dengan yield sekitar 4-5%.
“Dan ini di pasar global, dan yield yang cukup baik tersebut menunjukkan bahwa investor global sangat confident dengan fundamental ekonmoni kita yang masih terjaga dengan baik,” tutur Juda.
