Foto: Aulia Damayanti/detikcom
Jakarta,REDAKSI17.COM – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani berbicara soal isu yang berpotensi mengganggu kepercayaan investor terhadap Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan wacana pelebaran defisit di atas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Shinta menjelaskan, utang negara berpotensi naik jika pelebaran defisit dilakukan. Pelebaran defisit akan mempengaruhi rating Indonesia di mata investor, sehingga pemerintah diminta berhati-hati dalam mengambil keputusan.
“Karena kami juga tentu saja khawatir ya, karena gimana pun juga kan kalau pelebaran defisit itu kan berarti bisa ada penambahan utang. Dan penambahan utang itu juga nantinya akan berpengaruh kepada Indonesia sendiri, dan juga kepada rating, kita juga harus hati-hati,” kata Shinta saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).
Oleh karena itu, ia menyatakan dukungan terhadap sikap pemerintah yang berhati-hati dalam menjaga defisit APBN agar tidak melebar. Sebagai informasi, batas defisit anggaran maksimal 3% sendiri sudah ditetapkan pemerintah sejak awal 2000 setelah krisis keuangan Asia.
“Kami mendukung bahwa pemerintah sangat berhati-hati untuk tidak mau melakukan pelebaran defisit. Yang disampaikan Bapak Presiden kami sangat apresiasi,” sebut Shinta.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan batas defisit APBN tetap 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Aturan tidak akan diubah kecuali ada kondisi darurat besar seperti pandemi COVID-19.
“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,” kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan efisiensi anggaran akan dilakukan untuk menahan defisit agar tidak melebar di tengah kenaikan harga minyak.
“Ada (pemangkasan belanja) didiskusikan nanti berapa, kalau memang harga BBM naik terus kan langkah pertama ya itu, efisiensi,” kata Purbaya usai menghadiri rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/3).
Purbaya mengaku dalam seminggu ke depan akan meminta kementerian dan lembaga (K/L) untuk menghitung ulang anggaran yang bisa dipotong. Dia meminta K/L menunda program-program tambahan sampai waktu yang memungkinkan.
