Jabar,REDAKSI17.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dikabarkan membatalkan secara mendadak acara diskusi yang sedianya dihadiri akan datang capres Koalisi Perubahan, di , pada Minggu (8/10).
Kabar pembatalan diskusi Anies itu disampaikan Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq. Padahal menurut Maman, acara yang mana dimaksud semula calon digelar Gedung Indonesia Menggugat (GIM) itu sudah mengantongi izin dari Dinas Pariwisata Jawa Barat.
“Namun pada Sabtu malam 7 Oktober 2023, sekira pukul 23.00 WIB, salah individu pegawai Dinas Pariwisata kemudian Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat menyampaikan secara lisan kepada panitia bahwa acara diskusi harus dibatalkan,” ucap Maman mengutip CNNIndonesia.com.
Dia mengaku heran dengan pembatalan tersebut. Menurut Maman, hingga sekarang pihaknya belum menerima surat tertoreh pembatalan acara diskusi bertajuk ‘Demi Ibu Pertiwi; Saatnya Perubahan’ itu.
“Pemberitahuan pembatalan disampaikan tanpa surat tercatat serta hanya saja cuma disampaikan secara verbal hanya sekali sekadar beberapa jam mendekati pelaksanaan acara,” ucap dia.
Menurut dia, GIM merupakan ruang umum serta kerap digunakan berbagai acara oleh penduduk kemudian berbagai organisasi. Maman menganggap pembatalan diskusi yang digunakan akan dihadiri Anies juga bukan keputusan resmi sebab tak menggunakan surat.
Dia menilai keputusan Pemprov Jabar sebagai tindakan menghalang-halangi, represif, serta tidaklah adil. Maman oleh lantaran itu memandang penurunan indeks demokrasi pada Jawa Barat menurut beberapa orang hasil survei tak keliru, lalu juga hal itu diimplementasikan pemerintah sendiri.
“Dan Jawa Barat dalam hal ini Pemerintah Daerah Jawa Barat merupakan aktor utama pencederaan nilai-nilai demokrasi kemudian bersikap sewenang-wenang dalam pilihan urusan urusan politik rakyat di dalam area Indonesia saat ini,” kata dia.
CNNIndonesia.com, telah terjadi dilaksanakan menghubungi Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin lewat pesan singkat dan juga juga telepon. Namun, hingga berita ini ditulis yang digunakan dimaksud bersangkutan belum merespons.
Sementara diberitakan detikJabar, Pemprov Jawa Barat melalui Kadisparbud Jabar Benny Bachtiar mengklarifikasi terkait pelarangan GIM untuk acara diskusi relawan Anies Baswedan-Cak Imin.
“Gini kronologinya, 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan ini saya mendapatkan telepon dari Ibu Yuningsih, Anggota Komisi II Fraksi PKB kemudian mengatakan bahwa bisa jadi jadi enggak GIM dipakai? Boleh bu, dipakainya untuk apa saya bilang. Untuk dialog, untuk perubahan masa depan Indonesia judulnya gitu kurang lebih,” kata Benny kepada detikJabar via sambungan telepon.
“Oh boleh, mangga silahkan, tapi enggak ada kegiatan urusan kebijakan pemerintah ya. Enggak, enggak pak, ini pure diskusi pada dalam antara dia itu pak, katanya gitu,” tambah Benny.
Benny juga membenarkan jika panitia acara melayangkan surat kepada pihaknya untuk pengaplikasian gedung itu serta tak ada keterangan jika Anies Baswedan akan datang datang ke acara tersebut.
“Dalam surat yang dimaksud diberikan tak ada keterangan akan mendatangkan Anies Baswedan, makanya kami izinkan kemudian itu pun diizinkannya secara lisan, bukan tertoreh dari kami,” tuturnya.
Menurut Benny, panitia melanggar kesepakatan dikarenakan memasang baliho Anies Baswedan-Muhaemin Iskandar lalu pihaknya pun memberikan imbauan kepada stafnya agar menurunkan baliho tersebut.
Red
