Berdasarkan undangan yang mana telah terjadi tersebar, Ganjar disebut akan hadir dalam acara Kongres Desa dalam Gedung Ganesha APMD, Kota Yogyakarta, Rabu (22/11/2023) esok.
“Ya pasti kita melakukan dua hal, imbauan dan juga mengawasi. Imbauan itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran, setelah itu kita akan terjunkan pengawas untuk mengawasi menegaskan bukan ada pelanggaran dalam sana,” ujar Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib ditemui di dalam Monumen Serangan Umum 1 Maret, Kota Yogyakarta, Selasa (21/11/2023).
Sebenarnya, diungkapkan Najib, tidaklah ada kewajiban atau ketentuan dari panitia acara untuk mengundang Bawaslu. Mengingat kegiatan itu tiada berkaitan dengan acara kampanye salah satu pasangan calon untuk Pilpres 2024.
Pasalnya masa kampanye baru akan resmi dimulai pada 28 November 2023 mendatang. Kendati demikian, pihaknya akan tetap datang untuk melakukan pengawasan.
Acara Kongres Desa itu sendiri mengusung tema ‘Transformasi Desa: Desa Berdaulat Menuju Indonesia Emas 2045’. Bertujuan untuk memverifikasi bahwa Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis pada kemajuan dan juga kedaulatan desa.
“Mengingat itu bukan kampanye ya jadi enggak ada kewajiban itu [mengundang Bawaslu]. Namun prinsipnya kan begini, enggak ada aktivitas yang mana menyerupai kampanye sebelum masa kampanye,” kata dia.
“Namun dikarenakan itu ada peluang pelanggaran makanya kita kemudian melakukan dua hal tadi mengimbau agar aktivitasnya tiada disalahgunakan untuk aktivitas kampanye, yang mana kedua kita akan hadir untuk mengawasi,” imbuhnya.
Kehadiran Bawaslu di tempat acara hal itu sebagai bentuk antisipasi timbulnya polemik lalu mencegah kemungkinan pelanggaran. Bawaslu DIY akan memerintahkan jajarannya di dalam Kota Jogja untuk hadir serta mengawasi kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan ini, Najib mengimbau seluruh kepala desa juga perangkatnya yang dimaksud diundang hadir pada acara hal itu dapat tetap menjaga netralitas. Tidak hanya saja saat kegiatan esok belaka tapi hingga pemilihan umum nanti selesai.
Apalagi sebelumnya para lurah atau kepala desa beserta perangkatnya pada seluruh DIY sudah diberikan arahan langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X beberapa waktu lalu. Mereka diminta dapat menjaga netralitas sepanjang perhelatan pesta demokrasi nanti.
Jika kemudian pada acara besok ada temuan ketidaknetralan para lurah, kata Najib, pihaknya akan langsung melaporkan ke instansi terkait.
“Kalau [besok] ada pelanggaran tentu itu bukan pelanggaran pilpres ya, tapi pelanggaran netralitas. Kita akan meneruskan ke lembaga yang punya kewenangan untuk menindak pelanggaran itu [Pemda], kan dia ASN,” tandasnya.
Informasi yang mana sejauh ini didapat termasuk dari pihak panitia, Ganjar akan menghadiri acara tersebut. Hingga siang ini tidaklah akan konfirmasi dari eks Gubernur Jawa Tengah itu untuk pembatalan kehadiran.
Dalam undangan yang dimaksud beredar, Ganjar tidaklah sendirian. Disebutkan pula akan datang dihadiri Menteri Pariwisata kemudian Ekonomi Kreatif, hingga Aria Bima dari Komisi VI DPR RI.
Selain itu dicantumkan pula acara itu akan datang dihadiri pejabat dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, lalu Transmigrasi (PDTT). Namun belum ada informasi lebih lanjut lanjut siapa yang tersebut akan hadir.
Red
