Jakarta,REDAKSI17.COM – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur sebagai cawapres untuk mendampingi dalam Pilpres 2024 mendatang.
Namun demikian, AHY menegaskan keputusan bacawapres merupakan wewenang mutlak Prabowo. Usulan itu AHY sampaikan saat memimpin Rapat Pleno Pengurus DPP di tempat tempat Aula Yudhoyono DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/10) siang.
“Demokrat bukan mengusulkan kader utamanya. Tapi, kita kemudian menyampaikan, baik juga untuk dipikirkan, nama Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dengan beberapa orang faktor lalu pertimbangan,” kata AHY dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/10).
AHY mengatakan dalam rapat pleno kali ini terdapat dua rencana utama. Pertama perkembangan situasi kebijakan pemerintah terkini terkait pemilihan Presiden, sementara rencana kedua mengenai pemilihan anggota legislatif.
AHY menyebut setelah Demokrat mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres, merekan mendapatkan respons umum secara positif. Ia mengatakan ada sekitar 60 persen yang dimaksud mengatakan bahwa sudah tepat Partai Demokrat keluar dari koalisi sebelumnya. Sekitar 54 persen mengatakan sudah tepat Partai Demokrat berada di area dalam koalisi saat ini membantu Capres Prabowo Subianto.
“Mari tetap kita fokus bagaimana memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8,” kata dia.
AHY juga menyinggung mengenai pertemuan antara Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo dalam Istana Bogor, Senin (2/10) lalu.
Ia menyebut pertemuan itu salah satunya juga didorong oleh elite pimpinan partai urusan urusan politik di area tempat Koalisi Indonesia Maju (KIM). AHY tak membantah apabila pertemuan kedua tokoh itu juga mendiskusikan urusan Pilpres 2024.
“Yang pasti tidaklah benar jika ada informasi yang digunakan mana beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita menggalang cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar 100 persen tak ada pembicaraan terkait itu,” tegasnya.
Adapun perihal isu reshuffle alias kocok ulang? AHY menegaskan bahwa terkait urusan kabinet tentu semua itu menjadi hak prerogatif Presiden.
“Jadi belaka Bapak Presiden yang dimaksud dimaksud dapat jadi mengutarakan hal itu,” lanjutnya.
Sementara untuk rencana Pileg 2024, AHY mengajukan permohonan semangat kader untuk terus turun ke bawah lalu bertemu rakyat untuk mendengarkan aspirasi mereka.
“Saya cuma mengingatkan, jangan sampai total baliho lebih banyak tinggi banyak daripada total kata-kata dalam TPS,” ujar AHY.
Red
