Jakarta,REDAKSI17.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memamerkan keberhasilan dari sistem pembayaran quick response Code Indonesian Standard (QRIS) yang kini telah diterapkan di berbagai negara. Bahkan menurutnya, keberadaan QRIS saat ini bisa membuat sistem pembayaran negara lain ‘panas-dingin’.
Airlangga mengatakan, saat ini layanan QRIS telah digunakan oleh sebanyak 57 juta konsumen dan 39 juta merchant. Sistem pembayaran ini juga telah bisa digunakan di banyak negara, antara lain Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Laos, Brunei, Jepang, dan Korea.
“Itu sudah digunakan oleh 57 juta konsumer Indonesia. Dan ini sudah menunjukkan bahwa penggunaan QRIS ini bisa membuat payment system negara lain panas-dingin,” kata Airlangga dalam acara Peluncuran Bloomberg Business Week di The Westin Hotel Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Lebih lanjut Airlangga mengatakan, saat ini pemerintah tengah mendorong akselerasi dari sektor digital RI. Nilai ekonomi digital RI diproyeksikan akan meningkat dari semula US$ 90 miliar menjadi US$ 360 miliar di tahun 2030 dengan ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA).
“Opportunity-nya bukan hanya US$ 360 miliar tetapi bisa meningkat menjadi US$ 600 miliar,” ujarnya.
Transaksi pembayaran lintas negara atau cross border electronic transaction seperti QRIS juga menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung digital economic framework. QRIS menjadi suatu inisiatif yang berperan langsung dalam mendukung transaksi pada usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sektor lain yang juga didorong pemerintah sebagai tulang punggung memperkuat masa depan digitalisasi RI ialah di sektor infrastruktur digital, seperti pengembangan artificial intelligence (AI), semiconductor, hingga genome sequencing untuk kesehatan.
Untuk mendorong pengembangan beberapa teknologi tersebut ke depan, Airlangga menyoroti peran perusahaan startup di Indonesia. Namun jumlah startup di Indonesia baru sekitar 45 startup.
“Ini masih jauh lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain seperti Malaysia sudah 60 lebih startup dan juga kita lihat di Singapura sudah 10 kali lebih tinggi yaitu 495 startup. Nah ini yang harus kita tumbuh dan kembangkan agar startup ini menjadi bagian daripada kebijakan pemerintah dalam akselerasi perekonomian,” kata dia.
