Antara Narasi Kolonial dan Realitas Sejarah Jawa (1646–1677)
Oleh M. Basyir Zubair
Pendahuluan
Sejarah sering kali ditulis oleh pihak yang menang, sementara pihak yang kalah kerap diwariskan dalam citra yang telah dibentuk oleh kepentingan tertentu. Dalam historiografi Jawa, salah satu tokoh yang paling kuat mengalami konstruksi semacam ini adalah Amangkurat I, raja Mataram Islam yang memerintah antara 1646–1677.
Dalam banyak narasi populer, ia digambarkan sebagai raja kejam, pembantai ulama, dan penguasa yang membuka jalan bagi dominasi VOC di Jawa. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: sejauh mana gambaran tersebut bersandar pada sumber yang dapat diverifikasi secara kritis?
Tulisan ini tidak bertujuan untuk memutihkan peran Amangkurat I, melainkan untuk menempatkannya dalam konteks historiografi yang lebih seimbang melalui analisis sumber dan interpretasi yang proporsional.
I. Problem Sumber dalam Historiografi Amangkurat I
Narasi mengenai Amangkurat I umumnya bersandar pada dua jenis sumber utama, yaitu sumber kolonial VOC dan tradisi historiografi lokal Jawa seperti Babad Tanah Jawi.
Catatan VOC, khususnya laporan Rijkloff van Goens yang mengunjungi Mataram antara 1648–1654, memberikan deskripsi rinci tentang kondisi politik istana. Namun, sebagai dokumen administratif kolonial, sumber ini tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan politik VOC di Jawa.
Di sisi lain, Babad Tanah Jawi merupakan teks historiografis yang disusun beberapa dekade setelah peristiwa yang diceritakan. Sebagai karya sastra sejarah (historiografi tradisional), babad memadukan unsur fakta, legitimasi politik, dan simbolisme budaya. Oleh karena itu, penggunaannya sebagai sumber sejarah memerlukan pendekatan kritik filologis dan historiografis.
H.J. de Graaf dalam karyanya De Regering van Sunan Mangku-Rat I (1961–1962) telah mencoba menggabungkan sumber Eropa dan Jawa secara sistematis. Namun demikian, sebagaimana dicatat oleh M.C. Ricklefs, interpretasi terhadap periode ini tetap sangat bergantung pada pembacaan kritis terhadap sumber yang tersedia.
Dengan demikian, tidak ada satu pun sumber yang dapat dianggap sepenuhnya netral, sehingga rekonstruksi sejarah Amangkurat I harus dilakukan melalui perbandingan dan kritik lintas sumber.
II. Kebijakan Politik Amangkurat I dalam Konteks Kekuasaan
A. Sentralisasi Kekuasaan
Amangkurat I naik takhta dalam kondisi politik yang tidak stabil setelah wafatnya Sultan Agung. Ia mewarisi kerajaan yang luas, tetapi dengan struktur kekuasaan yang longgar, terutama di wilayah pesisir.
Kebijakan utamanya adalah sentralisasi kekuasaan: memperkuat kontrol istana terhadap daerah, membatasi otonomi elite lokal, serta mengonsolidasikan sistem administrasi dan ekonomi. Dalam perspektif tertentu, kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan integritas kerajaan.
Ricklefs (2001) menyebut bahwa jika kebijakan ini berhasil, Amangkurat I berpotensi merevolusi struktur politik Jawa. Sebaliknya, De Graaf melihat pendekatan tersebut sebagai bentuk pemerintahan yang keras dan cenderung otoriter. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap Amangkurat I tidak lepas dari sudut pandang historiografis.
B. Kebijakan Ekonomi dan Pengendalian Pesisir
Salah satu kebijakan penting Amangkurat I adalah pembatasan aktivitas pelabuhan pada dekade 1660-an. Kebijakan ini sering ditafsirkan sebagai tindakan yang merugikan perdagangan.
Namun dalam konteks politik, langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya mengendalikan kekuatan ekonomi elite pesisir yang semakin mandiri dan berpotensi melemahkan otoritas pusat. Dengan demikian, kebijakan ini tidak semata-mata bersifat represif terhadap rakyat, melainkan bagian dari strategi penguatan negara.
C. Hubungan dengan VOC
Hubungan antara Mataram dan VOC pada masa Amangkurat I bersifat kompleks dan dinamis. Pada tahap awal, hubungan tersebut bersifat pragmatis dan didasarkan pada kepentingan dagang.
Namun, ekspansi VOC di berbagai wilayah Nusantara, termasuk di Sumatra dan pesisir Jawa, menunjukkan bahwa perusahaan dagang ini memiliki ambisi politik yang jauh melampaui sekadar perdagangan. Dalam konteks ini, hubungan Amangkurat I dengan VOC dapat dipahami sebagai bentuk diplomasi yang tidak sepenuhnya berhasil membaca perubahan keseimbangan kekuatan.
Ketika pemberontakan Trunajaya mencapai puncaknya pada 1677, posisi Amangkurat I telah runtuh dan ia wafat dalam pelarian. Permintaan bantuan kepada VOC justru dilakukan oleh Amangkurat II setelah naik takhta, sebagai langkah politik dalam kondisi terdesak untuk merebut kembali kekuasaan.
III. Amangkurat I sebagai Pembangun
Di luar narasi konflik, Amangkurat I juga berperan sebagai pembangun. Ia memindahkan pusat kerajaan ke Pleret dan membangun kompleks keraton dengan struktur bata, sistem pertahanan berupa parit, serta fasilitas pendukung lainnya.
Pembangunan ini mencerminkan upaya konsolidasi kekuasaan sekaligus transformasi simbolik dari kerajaan agraris menuju pusat kekuasaan yang lebih terorganisasi.
Dalam tradisi Jawa, raja tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pusat kosmologis. Oleh karena itu, pembangunan keraton memiliki dimensi simbolik yang penting dalam legitimasi kekuasaan.
IV. Narasi Kolonial dan Kepentingan Politik
Narasi tentang Amangkurat I sebagai penguasa yang zalim dapat memberikan legitimasi tidak langsung bagi intervensi VOC dalam urusan internal Jawa.
Dalam historiografi kolonial, konflik internal kerajaan sering digambarkan sebagai akibat dari kelemahan atau kekejaman penguasa lokal, sehingga kehadiran kekuatan asing diposisikan sebagai faktor stabilisasi. Pola semacam ini juga terlihat dalam berbagai konflik suksesi di Jawa hingga Perjanjian Giyanti tahun 1755.
Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa tidak semua catatan kolonial dapat ditolak sepenuhnya. Beberapa peristiwa seperti konflik internal keluarga kerajaan juga tercatat dalam sumber Jawa. Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan adalah evaluasi kritis terhadap seluruh sumber, bukan penolakan sepihak.
V. Penutup
Amangkurat I adalah tokoh historis yang kompleks, hidup dalam periode transisi ketika kekuatan lokal Jawa mulai berhadapan dengan kekuatan global yang diwakili VOC.
Ia menjalankan kebijakan sentralisasi yang keras, menghadapi konflik internal yang serius, serta berinteraksi dengan kekuatan asing dalam situasi yang terus berubah. Sebagian kebijakannya dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan kekuasaan, sementara sebagian lainnya menunjukkan keterbatasan dalam membaca dinamika geopolitik.
Oleh karena itu, menempatkan Amangkurat I semata-mata sebagai raja zalim atau pengkhianat merupakan penyederhanaan yang tidak memadai secara historiografis. Ia lebih tepat dipahami sebagai penguasa dalam situasi krisis, yang tindakannya harus dibaca dalam konteks zamannya.
Sejarah yang adil bukanlah sejarah yang menghakimi, melainkan sejarah yang memahami kompleksitas sumber, konteks, dan interpretasi.
Daftar Pustaka
Bakir, dkk. (2017). Babad Tanah Jawi: Kajian Filologis dan Historiografis.
De Graaf, H.J. (1961–1962). De Regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi. Den Haag: Martinus Nijhoff.
De Graaf, H.J. (1989). Terbunuhnya Kapten Tack. Jakarta: Grafiti.
Kuntowijoyo. (1995). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang Budaya.
Ma’sum, S. (2023). Peran Amangkurat I dalam Kebijakan Ekonomi Mataram.
Ricklefs, M.C. (1985). In Memoriam H.J. de Graaf. BKI.
Ricklefs, M.C. (2001). A History of Modern Indonesia since c.1200. Stanford University Press.
Ricklefs, M.C. (2007). Sejarah Indonesia Modern. Jakarta: Serambi.
Santoso. (2016). Kebijakan Politik Mataram pada Masa Amangkurat I.
