Banyak keputusan negara lahir bukan dari kejernihan, melainkan dari kekuatan. Ketika otot politik bekerja, akal sehat kerap dipinggirkan—dan keadilan sering menjadi korban pertama.
Jakarta,REDAKSI17.COM – Dalam praktik kekuasaan, keputusan kerap dirumuskan dalam suasana tergesa. Proses berpikir dipercepat, ruang pertimbangan dipersempit, sementara dampaknya menjalar panjang ke kehidupan warga. Negara bergerak, tetapi tidak selalu berpihak.
Kegelisahan inilah yang disampaikan Anies Baswedan ketika berbicara tentang cara pengambilan keputusan di birokrasi.
Baginya, pemimpin tidak cukup hanya memastikan kebijakan sah secara hukum, melainkan harus memastikan keputusan itu adil secara manusiawi.
Karena itu, menurut Anies, pemimpin wajib memberi guidance—penunjuk arah tentang nilai apa yang harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan.
Tanpa panduan nilai, birokrasi mudah berubah menjadi mesin administratif: patuh pada prosedur, cepat mengeksekusi, tetapi kehilangan kebijaksanaan.
Namun ia menekankan satu hal penting: pemimpin tidak boleh menutup ruang diskusi. Ia harus berani membuka diri untuk diperdebatkan. Bukan demi citra keterbukaan, melainkan untuk menjaga kejernihan keputusan.
Dalam pandangannya, kepemimpinan yang sehat justru lahir dari keberanian mendengar. Ketika ruang diskusi dibuka, keputusan tidak lagi menjadi kehendak tunggal, melainkan hasil olah pikir bersama. Dari proses itulah keadilan memperoleh ruang untuk tumbuh.
Anies bahkan mengingatkan agar pemimpin tidak kecewa bila hasil diskusi tidak sesuai dengan harapannya.
Sebab ketika ruang berpikir dibuka, keputusan tidak boleh dikendalikan oleh ego. Pemimpin bukan pemilik kebenaran, melainkan penjaga proses.
Gagasan tersebut ia sampaikan saat sebagai pembicara dalam acara Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia—sebuah perhimpunan keilmuan yang hidup dari tradisi dialog, perbedaan pandangan, dan pengujian argumen sebelum kesimpulan ditarik.
Di forum itu pula, Anies menyinggung kebiasaan lama birokrasi yang kerap memulai keputusan dari apa yang ia sebut sebagai “nomor empat”—yang diunggah Anies di kanal YouTube pribadinya, Jum’at, 23 Januari 2026.
Dalam pengambilan
keputusan, semestinya berdasar urutan pertimbangan: keadilan bagi warga, akal sehat, kepatutan etis, barulah keamanan administratif.
Namun yang
kerap terjadi justru sebaliknya. Yang pertama kali dipikirkan bukan keadilan, bukan pula akal sehat, melainkan apakah keputusan itu aman secara aturan dan tidak menimbulkan risiko bagi penandatangan.
Ketika urutan itu dibalik, keputusan memang tampak sah, tetapi sering kehilangan rasa adil. Legal di atas kertas, namun getir di kehidupan nyata.
Dari kebiasaan mengambil keputusan dengan asas yang benar itulah, menurut Anies, akan tumbuh intuisi kepemimpinan—kepekaan untuk membaca situasi, bukan sekadar mematuhi teks.
Keadilan pula yang menjadi tolok ukur ketika ia mengkritik penggunaan “otot politik” dalam sejumlah kebijakan besar nasional. Pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung dan proyek Ibu Kota Nusantara, ia singgung sebagai contoh bagaimana keputusan strategis berjalan tanpa ruang dialog publik yang memadai.
Masalahnya bukan semata soal pembangunan, melainkan tentang proses yang menutup ruang berpikir bersama. Ketika kekuasaan dipercepat tanpa percakapan, keadilan kehilangan tempat tumbuh.
Negara memang bergerak, tetapi rasa memiliki masyarakat tertinggal.
Bagi Anies, kekuasaan seharusnya memperluas partisipasi, bukan menyempitkannya. Karena keadilan bukan hasil perintah, melainkan buah dari keterlibatan.
Dalam politik yang gemar ketergesaan, membuka ruang diskusi memang terasa melelahkan. Ia menuntut kesabaran, kesediaan mendengar, dan keberanian menerima kritik. Karena itu jalannya sering tidak ramai.
Namun justru di sanalah kepemimpinan diuji—apakah ia memilih memerintah, atau memilih mengajak berpikir bersama.
Sebab negara tidak runtuh karena kurang aturan. Ia runtuh ketika keadilan tak lagi dijadikan tujuan, dan akal sehat berhenti dirawat sebagai hasil pemikiran bersama. **
