Jakarta,REDAKSI17.COM — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinilainya menjalankan sejumlah program tanpa melibatkan DPR, khususnya Komisi II. Ia menyebut kondisi ini merugikan masyarakat karena pengawasan menjadi lemah dan program tidak tepat sasaran.
“Kami menyisir beberapa poin, jumlahnya sekian miliar, dan kami merasa tidak pernah diajak mengerti tentang program-program itu, Pak. Terutama Komisi II,” ungkap Azis dalam rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan.
Azis menegaskan, DPR memiliki hak budgeting dan fungsi pengawasan yang sah dan melekat. Ketika program-program bernilai miliaran rupiah dijalankan tanpa transparansi dan tanpa komunikasi dengan wakil rakyat, potensi penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran akan semakin besar.
“Kami tidak hanya ingin mendukung, tapi ingin juga dilibatkan. Untuk melihat, mendalami, dan bersama-sama memiliki program-program itu. Agar kami bisa mengawasi dengan baik dan memastikan program benar-benar menjangkau masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung bahwa anggota Komisi II sering kali tidak memiliki “aspirasi pembangunan” seperti infrastruktur, karena memang berada di ranah tata pemerintahan. Padahal, di bawah Kemendagri terdapat pembinaan desa, pengendalian politik, hingga pembinaan kepala daerah—semuanya bersentuhan langsung dengan rakyat.
“Selama ini, apakah program-program itu memang hanya bisa dilaksanakan oleh Kementerian sendiri? Kenapa tidak melibatkan kami yang punya jaringan dan tahu kondisi dapil masing-masing?” tanya Azis.
Azis mendorong agar ke depan Kemendagri membuka ruang dialog dan kolaborasi nyata dengan DPR dalam perencanaan dan pelaksanaan program, agar tidak terjadi tumpang tindih dan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh pelosok.
