Ganjar menyebut strategi Garda Samudra hal tersebut akan ditopang oleh alutsista siap tempur. Strategi itu dicanangkan Ganjar dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Kita perlukan garda samudra sebagai strategi baru dari poros maritim dunia. Seratus persen pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur, kemudian zero toleransi untuk kecelakaan pada alutsista kita,” kata Ganjar dikutip Rabu (10/1/2024).
Sementara itu, Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menjelaskan, Garda Samudra akan dipimpin oleh Bakamla sebagai penjaga perbatasan (coat guard).
Selama ini, kewenangan penegakan hukum pada laut terluar tersebar ke banyak kementerian kemudian lembaga.
“Hal ini diimplementasikan agar pengamanan laut lebih banyak terarah. Kami akan terus mengawal kepentingan nasional kita pada laut oleh sebab itu kita negara maritim,” ujar Andi.
Terpisah, Senior Fellow CSIS Rizal Sukma menjelaskan, Indonesia memiliki posisi strategis yang mana memproduksi posisi negara ini rawan terhadap ancaman kemudian tekanan eksternal.
Ia menilai, kehadiran Garda Samudra bisa saja menghasilkan Indonesia mampu menjaga posisi strategis dari peningkatan ketegangan antarnegara besar yang dimaksud dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas apenangkalan wilayah.
“Kepentingan strategis yang tersebut harus dicapai adalah menjamin ALKI dan juga laut indonesia secara umum tiada dimanfaatkan untuk kepentingan negara hegemon. Menjadi Garda Samudra juga akan menjadikan Indonesia lebih tinggi lebih besar leluasa memainkan peran sebagai stabilisator yang mana menawarkan solusi konkret atas berbagai permasalahan kawasan,” katanya.
Masih mengkaji hal yang dimaksud sama, Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Andhika Perkasa menerangkan, kenaikan anggaran di area pertahanan yang mana ditargetkan dalam atas 2 persen.
Tidak hanya saja mengenai dana yang digunakan digunakan untuk membeli senjata guna meningkatkan kapabilitas pertahanan atau yang tersebut sering dikenal dengan modernisasi alutsista.
Dia menjelaskan, orang-orang terkadang relatif luput bahwa anggaran pertahanan juga dipakai untuk belanja pegawai kemudian pemenuhan kesejahteraan prajurit.
Terdapat beberapa tipologi persentase anggaran pertahanan sebuah negara terhadap PDB, yaitu reduction dengan perkiraan anggaran >1 persen dari PDB, maintenance yang mencapai anggaran 1-1,2 persen dari PDB, modernisation sekitar 1,2-2 persen dari PDB, arms build-up 2-2,5 persen dari PDB, dan juga arms race >3 persen dari PDB,” terang Andika.
“Kami ingin Indonesia berada di tempat tahap modernisasi, dengan anggaran pertahanannya mencapai 1,2-2 persen dari PDB. Sementara itu, Indonesia saat ini masih berada di area tahap reduction, dengan anggaran pertahanan kurang dari 1 persen dari PDB,” ungkapnya.
