Jakarta,REDAKSI17.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengupayakan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta Pembatasan Uang Kartal untuk segera diselesaikan. Tujuannya supaya dapat jadi memberikan efek jera kepada koruptor.
“Terkait penguatan di area tempat level regulasi, ini juga diperlukan menurut saya UU Perampasan Aset tindakan pidana ini penting untuk segera diselesaikan,” kata Jokowi dalam pidatonya dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di dalam tempat Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Menurut Jokowi, UU Perampasan Aset itu memberikan efek jera bagi terpidana korupsi, dalam mana menjadi mekanisme pengembalian kerugian negara.
“Saya harap pemerintah juga juga DPR mampu segera mendiskusikan juga menyelesaikan UU Perampasan Aset,” kata Jokowi.
Selain itu, kepala negara juga melihat UU Pembatasan Uang Kartal juga perlu segera diselesaikan. Supaya transaksi uang fisik sanggup hanya dibatasi serta harus dikerjakan melalui perbankan sehingga lebih besar tinggi akuntabel serta transparan.
Jokowi sebelumnya dalam kesempatan itu menjelaskan ada ratusan pejabat kemudian juga pimpinan lembaga yang dimaksud hal tersebut dipenjara lantaran kasus korupsi. Namun hukuman itu ternyata belum memproduksi jera dikarenakan kasus korupsi di dalam tempat Indonesia masih juga marak.
