Jakarta,REDAKSI17.COM – Larangan Uni Eropa (UE) terhadap impor yang dimaksud yang terkait dengan deforestasi dipuji sebagai “standar emas” dalam kebijakan iklim. Langkah ini sebut melindungi hutan dunia, yang yang disebut dapat membantu menghilangkan efek mematikan gas rumah dari atmosfer.
Undang-undang yang digunakan mewajibkan para penjual untuk menelusuri asal-usul berbagai produk, mulai daridaging sapi serta buku, coklat kemudian arang, hingga lipstik lalu juga kulit. Bagi UE, mandat yang digunakan akan mulai berlaku tahun depan yang digunakan disebut merupakan bukti peran blok yang sebagai pemimpin global dalam perubahan iklim.
|
|
Namun, kebijakan itu sudah pernah mengancam mata pencaharian negara-negara Asia Tenggara. Indonesia dan juga juga Malaysia menjadi negara yang paling vokal menunjuk akibat UU itu pekerjaan warganya.
RI juga juga Malaysia memasok 85% minyak sawit dunia. Ini menjadi salah satu dari tujuh komoditas penting yang dimaksud digunakan tercakup dalam larangan Uni Eropa.
Lalu bisakah Eropa menyelamatkan hutan tanpa melakukan penutupan lapangan kerja dalam tempat Indonesia juga Malaysia?
“Banyak orang akan merasa tidaklah ada berdaya ketika hal ini terjadi tahun depan,” kata Pamela Coke-Hamilton, direktur eksekutif sebuah badan PBB yang mana dibentuk untuk membantu negara-negara miskin membangun kekayaan melalui perdagangan, International Trade Center, dikutip New York Times pada Jumat (15/3/2024).
Coke-Hamilton menyebut kebanyakan petani kecil bahkan tiada ada tahu tentang larangan tersebut. Apalagi bagaimana membuktikan kepatuhan mereka.
Di perkebunan di tempat dalam negara bagian Sabah, Malaysia, di Kalimantan, bukan ada satu pun petani kecil yang mana hal tersebut pernah mendengar tentang aturan deforestasi. Ini dikhawatirkan menghasilkan mereka itu semakin miskin.
“Mereka akan dikeluarkan dari pasar, yang mana mana selanjutnya dapat merusak lingkungan,” kata Coke-Hamilton lagi.”Kami tahu deforestasi berkaitan dengan kemiskinan.”
Sebenarnya, sejak 1 Januari 2020, semua petani kemudian juga pelaku industri diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi dari dewan Minyak Sawit Berkelanjutan Malaysia. Standar-standar itu sesuai dengan banyak standar yang tersebut ditetapkan oleh UE, meskipun tak ada persyaratan untuk pemetaan geolokasi.
Upaya ini membuahkan hasil. Dalam survei tahunannya pada tahun 2022, World Resources Institute menemukan bahwa Malaysia adalah salah satu dari sedikit negara pada mana deforestasi tiada ada bertambah parah.
Sebuah gugus tugas baru yang mana dimaksud terdiri dari Komisi Eropa juga menteri-menteri pemerintah dari Malaysia serta Indonesia juga bertemu untuk berupaya menerapkan peraturan deforestasi. Para pejabat Malaysia sudah meminta-minta komisi hal hal tersebut untuk menerima sistem sertifikasi yang digunakan dimiliki negara hal hal itu dan juga juga mengecualikan petani kecil dari peraturan tersebut.
Namun, persepsi bahwa negara-negara Eropa mendikte pemerintah ada. Kebencian terhadap penerapan standar ganda di tempat dalam negara-negara kaya juga jadi citra lain.
“Anda tiada mampu jadi memaksakan undang-undang kemudian juga kemudian datang juga juga berkata: ayo berdialog,” kata Direktur Eksekutif Dewan Minyak Sawit Malaysia, Belvinder Kaur Sron.
“Kami diberitahu tentang penegakan standar yang mana ketat, mengenai perdagangan bebas serta iklim,” kata Menteri Lingkungan Hidup Malaysia Nik Nazmi.
“Namun ketika kepentingan daerah yang dimaksud mana lebih besar besar kuat secara dunia usaha dipertaruhkan, peraturan akan dilonggarkan. Kami merasa pengumuman kami bukan ada didengar,” pungkasnya.
