Kendal,REDAKSI17.COM — Bawaslu Kabupaten Kendal menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan dengan menghadirkan pemangku kepentingan lintas institusi. Hadir Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti dan Wahyudin Noor Aly, perwakilan KPU Provinsi Jawa Tengah Wahyudi, akademisi UNDIP Dr. Sos. Fitriyah, M.S., serta jajaran Bawaslu Kendal: Ketua Hevy Indah Oktaria bersama anggota M. Athoilah, M. Habibi, Bahrul Amik, dan Solikin.
Kegiatan ini juga diikuti oleh unsur Forkopimda, KPU, ormas keagamaan, masyarakat, serta jajaran internal Bawaslu, Kendal, 19 September 2025.
Dalam paparannya, Azis Subekti menekankan pentingnya peningkatan literasi demokrasi sekaligus kesiapan Bawaslu menghadapi tantangan era digital. Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya diatur dengan regulasi, tetapi juga ditopang oleh masyarakat yang tangguh menghadapi arus disinformasi dan bias kognitif. Ia mengingatkan bahwa praktik politik uang masih menjadi tantangan serius di daerah, sehingga butuh kolaborasi erat antara Bawaslu, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.
“Demokrasi hanya akan bermakna bila rakyat berpartisipasi dengan cerdas, tidak terjebak politik uang, dan tidak terseret arus manipulasi informasi,” ujar Azis.
Sementara itu, Wahyudin Noor Aly menyoroti problematika pemilih dengan latar pendidikan dan kepentingan yang beragam. Ia menilai salah satu solusi adalah pendidikan pemilih yang dimulai lebih awal, termasuk menyasar siswa kelas IX SMP yang empat tahun ke depan akan menjadi pemilih pemula.
Dari sisi akademik, Dr. Fitriyah memaparkan evaluasi kinerja Bawaslu tahun 2024. Menurutnya, efektivitas pengawasan berjalan relatif baik, tetapi masih terbatas dalam jangkauan. Penegakan hukum pemilu masih menghadapi kendala koordinasi dengan Gakkumdu, sementara kelembagaan Bawaslu perlu penguatan kewenangan serta konsistensi regulasi. Tingkat kepercayaan publik meningkat, namun tetap rentan dipengaruhi dinamika politik.
Ketua Bawaslu Kendal, Hevy Indah Oktaria, mengapresiasi kehadiran dan dukungan berbagai pihak. Ia menegaskan, kolaborasi lintas lembaga sangat penting agar fungsi pengawasan pemilu dapat berjalan optimal.
Melalui forum ini, Bawaslu Kendal bertekad memperkuat kapasitas kelembagaannya sebagai bagian dari upaya menjaga integritas demokrasi, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2029 (nasional) dan Pemilu 2031 (lokal) sesuai Putusan MK 135/PUU-XXII/2024.
