Jakarta,REDAKSI17.COM – Satu Dekade penyelenggaraan jaminan sosial pada dalam Indonesia telah dilakukan terjadi mengalami kemajuan pesat, hal ini terlihat dari paparan kinerja BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan dalam kegiatan Kaleidoskop Sistem Jaminan Sosial Nasional: “Refleksi 1 Dekade Penyelenggaraan Jaminan Sosial di tempat area Indonesia” yang dimaksud diselenggarakan oleh DJSN dalam tempat Kemenko PMK pada Kamis (11/01).
Direktur Perencanaan Strategis juga Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, dalam paparannya mengatakan, kinerja BPJS Ketenagakerjaan hingga penutup tahun 2023 berada pada jalur yang dimaksud mana tepat atau sesuai dengan peta jalan yang dimaksud dimaksud disusun hingga tahun 2026.
“Sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kami optimis jika melihat perjalanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang digunakan sudah pernah memasuki 1 dekade ini, bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan kebutuhan dasar yang tersebut mana harus dimiliki oleh seluruh pekerja Indonesia, target kami dalam tahun 2026 adalah melindungi sebanyak 70 jt pekerja Indonesia apapun profesinya,” ucap Pramudya.
Lebih lanjut kata Pramudya, tantangan yang digunakan mana dihadapi pihaknya saat ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Dahulu target utama untuk mendapatkan perlindungan adalah pekerja dari segmen pekerja penerima upah (PU) atau pekerja formal, namun saat ini fokus itu berubah kepada pekerja bukan penerima upah (BPU) atau pekerja informal.
Tercatat rata-rata penambahan tenaga kerja berpartisipasi yang digunakan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2014 hingga 31 Desember 2023 adalah sebesar 2,75 jt pekerja. Sementara penambahan tertinggi dalam satu tahun tercatat sebanyak 5,70 jt tenaga kerja aktif.
“Selain penambahan kepesertaan yang tersebut hal tersebut terus meningkat, dari sisi pencapaian penerimaan iuran juga meningkat, tahun 2023 penerimaan iuran sebesar 8,63 triliun, ini melebihi rata-rata kenaikan dalam 10 tahun terakhir yaitu 7,58 triliun. Sedangkan dari total pembayaran manfaat/jaminan, kami sudah menunaikan kewajiban kami kepada peserta sejak tahun 2014-2023 sebesar 311,15 triliun,” jelas Pramudya.
Lebih terpencil dirinya menerangkan, saat ini digitalisasi menjadi salah satu kunci BPJS Ketenagakerjaan dalam mempercepat perlindungan kepada seluruh pekerja maupun memberikan layanan yang digunakan dapat diakses kapanpun kemudian pada tempat manapun oleh seluruh pekerja Indonesia.
Kinerja terbaik yang yang disebut diperlihatkan BPJS Ketenagakerjaan dalam perjalanan 1 dekade jaminan sosial mampu mendapatkan banyak penghargaan baik dari dalam negeri maupun internasional.
BPJS Ketenagakerjaan berhasil mengharumkan nama Indonesia dalam kancah dunia dengan memboyong 5 penghargaan sekaligus di area dalam ajang World Social Security Forum (WSSF).
Deretan penghargaan yang dimaksud diberikan terdiri dari The ISSA Guidelines on Service Quality, The ISSA Guidelines on Communication by Social Security Administrations, The ISSA Guidelines on Good Governance, The ISSA Guidelines on Information and Communication Technology (ICT) serta The ISSA Guidelines on Return to Work and Reintegration.
Selain itu, laporan terintegrasi (integrated report) yang digunakan disusun BPJS Ketenagakerjaan juga mendapat predikat gold rank dalam kompetisi Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022 serta predikat bronze pada Australasian Reporting Awards (ARA).
Dalam bidang pengelolaan dana pada tempat ajang Asian Local Currency Bond Award, BPJS Ketenagakerjaan terpilih sebagai satu-satunya Highly Commended “Top Investment House” untuk kategori “Sovereign Wealth/Pension Funds” pada Indonesia.
“Tujuan kami adalah universal coverage, melalui kampanye komunikasi kami “Kerja Keras Bebas Cemas”, kami menargetkan seluruh pekerja khususnya BPU untuk segera mengalami peningkatan pemahaman/ awareness mereka, sehingga pekerja paham akan pentingnya program serta manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu digitalisasi juga memainkan peran penting. Digitalisasi menyebabkan kami mampu melakukan efisiensi secara internal untuk kemudian fokus kepada percepatan perlindungan pekerja kemudian pemberian layanan yang digunakan mana optimal,” tambahnya.
Dalam kegiatan itu, hadir juga Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri beserta Anggota Dewan Pengawas, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti serta Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Serta selaku tuan rumah hadir langsung Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto bersama dengan seluruh Anggota DJSN.
Senada dengan Pramudya, Ketua DJSN Agus Suprapto juga mengatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial dalam Indonesia telah lama lama mengalami kemajuan yang hal tersebut sangat pesat selama 1 dekade terakhir. Hal itu ditandai dengan meningkatnya cakupan kepesertaan, kualitas layanan, kemudian manfaat yang mana diberikan dua BPJS, yakni BPJS Ketenagakerjaan lalu juga BPJS Kesehatan.
“Kita berharap jaminan sosial terus berlangsung di dalam area Indonesia serta memberikan manfaat bagi Indonesia untuk menggerakkan generasi emas ke depan, semoga tantangan-tantangan yang mana mana akan terjadi dapat diatasi melalui kerja identik lalu komitmen dari seluruh pemangku kepentingan,” tutup Agus.
