|
Gunungkidul,REDAKSI17.COM – Bupati Gunungkidul menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kapanewon Semanu yang merupakan titik ke-18 dalam rangkaian kegiatan serupa di tingkat kabupaten, Selasa, (27/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan perubahan metode Musrenbang yang kini mengedepankan pendekatan bottom-up atau murni dari bawah ke atas.
Bupati menyatakan bahwa Musrenbang kali ini bukan sekadar tempat berkumpul untuk membagi anggaran PIWK dan PIS secara rata, melainkan menjadi ajang bagi pemerintah daerah untuk “belanja masalah”.
“Saya meminta para Penewu dan jajarannya untuk memaparkan persoalan konkret di wilayah masing-masing agar dapat segera ditangani secara cepat dan tepat sesuai kemampuan anggaran.” ujar Bupati Endah saat memberikan arahan.
Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten dapat membantu perbaikan jalan di dusun (kewenangan kalurahan) melalui skema padat karya, bantuan keuangan khusus (BKK), atau dana keistimewaan agar tidak melanggar aturan kewenangan.
“Problem rakyat adalah problem pemerintah. Saya sebagai Bupati ikut bertanggung jawab,” tegas Bupati menanggapi aspirasi terkait pembangunan di tingkat desa.
Dalam sidang pleno tersebut, Panewu Semanu Anik Suprihatin memaparkan sejumlah data krusial terkait kondisi infrastruktur. Tercatat dari total 68 km jalan kabupaten di Semanu, sepanjang 34,236 km mengalami kerusakan.
“Selain itu, terdapat 112 ruas jalan lingkungan sepanjang 13,04 km yang mengalami rusak sedang hingga berat.” papar Panewu Semanu.
Di sektor kesehatan, dilaporkan oleh Panewu Semanu bahwa Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah Candirejo mengalami rusak berat, sehingga warga harus menempuh jarak 8 km ke puskesmas terdekat.
“Masalah banjir tahunan akibat meluapnya Luweng Gunung Ringin yang merendam SMP 3 Semanu juga menjadi poin penting yang disampaikan kepada jajaran OPD terkait.” imbuh Anik.
Menanggapi masalah kemiskinan, Bupati memberikan instruksi tegas terkait penanganan kemiskinan ekstrem.
Bupati berkomitmen bahwa jika ditemukan warga dalam kondisi miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), pemerintah bersama Baznas akan langsung turun tangan.
“Asal ada laporan kemiskinan ekstrem dan betul-betul membutuhkan, tidak boleh pakai swadaya. Saya pastikan dalam 15 hari langsung selesai dengan bantuan material dan tenaga tanpa harus menunggu anggaran tahun berikutnya,” ujar Bupati.
Di bidang pendidikan, Bupati menekankan pentingnya program “Bocah Pinter” untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Program ini memberikan beasiswa baik bagi anak dari keluarga miskin maupun anak yang berprestasi guna menekan angka putus sekolah yang saat ini mencapai 71 anak di wilayah Semanu.
Selain masalah infrastruktur dan sosial, Musrenbang juga menyoroti kebutuhan sektor pertanian, seperti permintaan traktor roda dua dan pembangunan sumur bor untuk beberapa gapokan.
Untuk sektor UMKM, Penewu Semanu melaporkan kendala akses pasar yang masih kurang optimal dan berharap adanya kolaborasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha lokal.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kepala OPD, termasuk Kepala Baperida, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Direktur PDAM, serta jajaran Forkopimkap dan Lurah se-Kapanewon Semanu.
