UMBULHARJO,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendukung penggunaan produk dalam negeri untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Salah satunya telah dibuktikan pada tahun 2024 Pemkot Yogyakarta telah mencapai 94,1 persen penggunaan produk lokal.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan dalam kegiatan Pembukaan Business Matching bertema ‘Dari Industri Negeri Menyatukan Langkah, Mewujudkan Kemandirian Nasional’ yang digelar di Taman Budaya Embung Giwangan, Selasa (24/6).
Wawan menyampaikan, pencapaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada di angka 84,1%. Ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Inpres tersebut mewajibkan alokasi minimal 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk dalam negeri, dengan ketentuan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25%, atau nilai gabungan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40%.
“Ini adalah wujud nyata komitmen Pemkot Yogyakarta dalam mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” jelas Wawan Harmawan.
Ia juga menyampaikan, produk dari PT Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) yang kini hampir 100 persen menggunakan komponen dalam negeri, menjadi salah satu contoh sukses yang diharapkan dapat diperluas penggunaannya.
Tambahnya, Pemerintah Kota Yogyakarta juga aktif memfasilitasi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk memperoleh sertifikat TKDN, sehingga produk mereka dapat masuk dalam rantai pengadaan barang/jasa pemerintah.
Ia berharap, melalui kegiatan Business Matching, para pelaku IKM dapat bertemu langsung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan produk-produk lokal berkualitas untuk kepentingan pelayanan publik.
“Kita berharap produk kita sudah muncul TKDN 40 persen salah satu contohnya PDIN sudah hampir 100 persen banyak harapan kami PDIN bisa dikembangkan. Kedepan harapannya import produk bisa dikurangi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tri Karyadi Riyanto Raharjo, menjelaskan kegiatan Business Matching ini telah dilakukan tiga kali sejak tahun 2022 dan mendapatkan respons positif dari berbagai OPD.
“Banyak OPD yang awalnya bingung mencari produk dalam negeri yang sesuai kebutuhan. Kegiatan ini memberikan referensi dan keyakinan bahwa produk lokal telah memenuhi standar,” jelas Tri Karyadi saat ditemui.
Ia menambahkan, saat ini terdapat 11 perusahaan yang mengikuti kegiatan Business Matching. Salah satunya adalah PDIN yang menyediakan jasa desain dan produk berkualitas tinggi untuk mendukung berbagai kebutuhan OPD.
Selain itu, beberapa penyedia lokal seperti produsen batik Segoro Amarto juga turut ambil bagian. “Perlunya sinergi lintas dinas seperti Dinas Perindustrian Koperasi UKM, Inspektorat, Bagian hukum dan beberapa OPD lainnya untuk terus memantau dan memastikan penggunaan produk dalam negeri,” ungkapnya.
Tambahnya, produk impor yang saat ini masih digunakan di beberapa OPD, di antaranya alat kesehatan untuk Dinas Kesehatan dan peralatan teknologi tinggi untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian serta RSUD. Hal ini dilakukan karena keterbatasan ketersediaan produk dalam negeri dengan spesifikasi tertentu.
“OPD wajib menggunakan produk lokal terlebih dahulu. Jika hendak menggunakan produk impor, harus melalui mekanisme ketat dan mendapat izin langsung dari Wali Kota Yogyakarta,” ujarnya.
Salah satu IKM Sentra Kulit Patangpuluhan, Redi Murtriyantoko, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas.
“Kami berharap melalui kegiatan ini Sentra Patangpuluhan bisa mendapatkan peluang kerja sama dan orderan, khususnya di Pemkot Yogyakarta. Sehingga produksi kami juga semakin meningkat,” jelas Redi saat ditemui di sela kegiatan.
