Jakarta,REDAKSI17.COM – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M Juhro mengungkapkan penyebab rendahnya permintaan kredit meski pemerintah dan BI gencar memasok likuditas di sistem keuangan. Hal ini sebagai respons dari pertanyaan para anggota dewan Komisi XI DPR RI.
Solikin mengatakan masalah itu disebabkan karena saat ini sisi permintaan kredit yang lemah. Maka ketika pemerintah mendorong peredaran uang primer atau M0 untuk menopang likuiditas di perbankan, realisasi perputaran aktivitas ekonomi melalui kredit tidak terjadi.
“M0 itu dia adalah embrio uang, primary money itu adalah cikal bakal uang, dia merupakan utang atau tagihan dari otoritas moneter terhadap masyarakat. Itu nggak akan jadi uang apabila tidak dilakukan mekanisme penciptaan,” kata Solikin merespons pertanyaan anggota dewan Komisi XI DPR RI saat fit and proper test calon Deputi Gubernur BI, Jumat (23/1/2026).
“Karena sekarang isunya adalah sisi demand, respons sisi demand saat ini memang tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya sehingga pada saat kita gelontorkan likuiditas, itu tidak otomatis terserap untuk kegiatan ekonomi riil,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, dari sisi pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menempatkan dana senilai Rp 276 triliun ke bank-bank BUMN. Langkah itu nyatanya belum terlalu mampu mendorong pertumbuhan kredit, terbukti sepanjang 2025 kredit hanya tumbuh 9,69% secara tahunan (yoy).
Dari bank sentral, BI telah menyalurkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial sebesar Rp 397,9 triliun hingga minggu pertama Januari 2026. Insentif tersebut disalurkan kepada berbagai kelompok bank.
“Itu kenapa akhirnya waktu bicara bagaimana kebijakan BI yang menambah likuiditas, bahkan penempatan dana oleh pemerintah atau Menkeu di Himbara itu nggak otomatis digunakan karena bank-bank juga sudah memiliki pipeline, terus kalau mau disalurkan lagi, on top itu, mana sektor-sektor yang akan absorb kalau demand-nya masih belum kuat,” ujar Solikin.
Oleh sebab itu, ia menilai langkah untuk mendorong pembiayaan dari sisi supply harus sejalan dengan sisi demand. Ini kenapa menurutnya upaya debottlenecking di dunia usaha menjadi sangat penting dan telah digencarkan pemerintah dan BI untuk mendorong sisi demand.
“Dalam KSSK, kita memahami debottlenecking itu. Jadi KSSK sekarang itu isunya nggak hanya sebatas membicarakan masalah stabilitas atau resiliensi keuangan,” ungkap Solikin.
