Jakarta,REDAKSI17.COM – Kementerian Keuangan pada bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan secara khusus Desa Nglanggeran, Yogyakarta, sebagai Desa Keuangan atau Desa-Keu.
Penetapan itu dikerjakan oleh sebab itu kinerja desanya yang mana dimaksud dianggap mampu memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan pendapatan asli desa.
“Kita sebut sebagai Desa Keuangan, kita akan menjadikannya contoh bagi desa-desa yang digunakan mana lain, menjadi acuan untuk desa lain,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman saat ditemui dalam Desa Nglanggeran, Jakarta, Kamis (2/5/2024)
“Ini kan bagus untuk memotivasi desa untuk mampu maju kinerjanya, serta ada rewardnya,” tegas Luky.
Luky mengatakan, desa-desa yang dimaksud dimaksud mampu mengelola keuangan desanya dengan baik akan mendapatkan insentif khusus dari pemerintah pusat dengan nilai kisaran Rp 100 jt sampai dengan Rp 150 juta. Ia mengatakan, setidaknya ada 15 desa yang digunakan mana sudah dapat insentif itu dengan total nilai Rp 2 triliun.
Desa Nglanggeran, kata Luky, ditunjuk sebagai Desa-Keu sebab mampu menciptakan pendapatan asli daerah dari pengembangan agrowisata, termasuk pada dalamnya kemampuan produksi kakao yang mana dapat diolah menjadi berbagai produk, seperti coklat yang mana sudah pernah sampai diekspor ke Swiss.
“Jadi ini desa punya kombinasi antara dari segi pertanian, agriculture dari kakao yang dimaksud sudah pernah mendunia, di area tempat mana kita sendiri memberdayakan industri kakao tadi mulai dari pertanian, tetapi juga dapat sekadar jadi desa wisata yang mana yang dapat jadi kita gali,” tegasnya.
DJPK Kemenkeu mencatat, total pendapatan daerah Desa Nglanggeran pada 2023 senilai Rp 2,3 triliun, mayoritas terdiri dari dana desa Rp 946,92 miliar, kemudian alokasi dana desa Rp 620,64 miliar. Lalu, Bagi Hasil Pajak Daerah kemudian Retribusi Daerah (BH-PDRD) Rp 140,38 miliar, Bantuan Keuangan Provinsi Rp 100 miliar, Bantuan Keuangan Kabupaten atau Kota Rp 289,92 miliar, juga lain-lain Rp 5,5 juta. Sedangkan pendapatan asli desanya Rp 33,31 juta.
Belanja desanya senilai Rp 2,17 triliun, yang dimaksud sebagian besar terdiri dari pelaksanaan pembangunan desa Rp 1,03 miliar, penyelenggaraan pemerintahan desa Rp 853,6 juta, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan juga juga mendesak Rp 135,33 juta, pemberdayaan warga Rp 110,75 juta, kemudian juga pembinaan kemasyarakatan Rp 37,79 juta.
Desa itu juga mencatatkan perolehan pembiayaan senilai Rp 240 juta, yang hal itu terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 140 juta, juga juga pengeluaran pembiayaan seperti untuk investasi modal di area tempat BUMDes sebesar Rp 100 juta.
