Yogyakarta,REDAKSI17.COM— Di Masjid Kampus UGM, Jusuf Kalla (JK) berdiri bukan sekadar sebagai mantan Wakil Presiden, melainkan sebagai juru damai yang kenyang makan asam garam konflik, 5 Maret 2026. Dalam ceramahnya yang bertajuk strategi diplomasi Indonesia dalam memitigasi potensi eskalasi perang multipolar, JK melontarkan tesis yang menggetarkan: “Perdamaian adalah akhir dari sebuah konflik, namun ketidakadilan adalah sumbu utama yang bisa menghanguskannya kembali.” Ia mencatat, dari 15 konflik besar di Indonesia, sembilan di antaranya dipicu oleh rasa tidak adil yang menyayat hati rakyat.
Dengan gaya yang lugas, JK menyoroti betapa teknologi kini telah meredefinisi wajah peperangan. “Bukan lagi soal jumlah batalion, tapi soal siapa yang menguasai roket dan drone,” ujarnya. Di hadapan para jamaah masjid, JK mengingatkan bahwa Indonesia memiliki mandat konstitusi untuk ikut serta dalam ketertiban dunia. Namun, ia juga memberi catatan tebal: kemakmuran dan kedamaian tak akan tegak jika ekonomi domestik masih rapuh dan semangat entrepreneurship jalan di tempat.
Nada peringatan JK itu seolah bersambut dengan kecemasan yang diutarakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden ke-6 RI itu, dalam analisis geopolitik terbarunya, tak ragu menyebut bahwa dunia sedang berjalan di atas lapisan es tipis menuju “Perang Dunia Ketiga.” SBY melihat pola-pola prahara global saat ini kian mirip dengan situasi menjelang tahun 1914 dan 1939. Di matanya, PBB kini tampak seperti macan kertas yang tak berdaya menghadapi syahwat perang para pemimpin dunia yang haus kuasa.
Kegelisahan para “begawan” politik ini rupanya ditangkap dengan sigap oleh Presiden Prabowo Subianto. Selasa malam, 3 Maret 2026, Istana Merdeka menjadi saksi sebuah pertemuan langka. Prabowo mengumpulkan para pendahulunya—Jokowi, SBY, hingga JK—dalam sebuah jamuan makan malam yang kental dengan nuansa konsultatif. Di meja makan itulah, ego politik ditanggalkan demi satu kepentingan besar: menjaga bahtera Indonesia agar tak karam dihantam gelombang eskalasi di Teluk dan Timur Tengah.
Dalam diskusi yang berlangsung hampir empat jam tersebut, SBY menitipkan pesan khusus yang cukup krusial bagi stabilitas nasional. Ia mendesak pemerintah untuk memperkuat ketahanan “tiga pilar”: fiskal, energi, dan pangan. Di tengah ketidakpastian global yang bisa membuat harga minyak dan gandum melambung dalam semalam, Indonesia harus memastikan perut rakyat tetap kenyang dan kantong negara tidak jebol.
Analisa mendalam dari pertemuan ini menunjukkan bahwa Prabowo sedang membangun “benteng konsensus nasional.” Ia menyadari bahwa menghadapi ancaman nuklir dan perang teknologi antara AS-Israel versus Iran tak bisa dilakukan sendirian. Prabowo membutuhkan legitimasi moral dan pemikiran dari para mantan presiden untuk merumuskan posisi Indonesia sebagai bridge builder atau jembatan perdamaian di panggung internasional.
Namun, di balik kehangatan pertemuan Istana, terselip peringatan ekonomi yang nyata. JK secara terbuka menyinggung soal defisit anggaran yang tinggi dan potensi penurunan belanja pemerintah yang bisa berimbas pada sektor pendidikan dan daya beli masyarakat. Jika ekonomi sulit, kriminalitas akan naik, dan ketidakadilan sosial akan kembali menjadi “bahan bakar” bagi konflik internal yang sudah lama padam.
Pada akhirnya, narasi yang dibangun dari UGM hingga ke Istana adalah sebuah simfoni kewaspadaan. Indonesia tak boleh hanya menjadi penonton di pinggir lapangan saat dunia sedang membara. Persatuan antara pemimpin masa lalu dan masa kini menjadi modalitas utama. Seperti yang ditegaskan JK di akhir ceramahnya, kita butuh kombinasi antara penguasaan teknologi, keadilan kebijakan, dan ketangguhan ekonomi untuk memastikan bendera Merah Putih tetap berkibar di tengah badai geopolitik yang kian tak menentu.
