Yogyakarta (23/01/2025) REDAKSI17.COM – Digitalisasi dan ekonomi digital menjadi topik menarik dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah (Rakordal) DIY Triwulan IV Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Bappeda DIY, pada Kamis (24/01) di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Saat membacakan sambutan Gubernur DIY, Wakil Gubernur, KGPAA Paku Alam X menyampaikan, bahwa digitalisasi sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat saat ini karena pada era modern, ekonomi digital menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang dapat melahirkan inovasi dalam berinteraksi dan bertransaksi sehari-hari. Membangun Digitalisasi Ekonomi DIY untuk Kesejahteraan Masyarakat menjadi tema Rakordal kali ini.
Sri Paduka menyampaikan, berdasarkan data BPS (2023), 90,18% rumah tangga di DIY pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir, dan 82,58% warga DIY telah memilki telepon seluler sendiri sebagai pendukung literasi digital. Salah satu bukti nyata upaya Pemda DIY dalam mengupayakan transformasi digital adalah membentuk tim percepatan dan perluasan digital daerah (TP2DD).
Diungkapkan oleh Sri Paduka, bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dalam konteks DIY, pada sisi penerimaan telah didukung oleh berbagai kanal penerimaan pajak dan retribusi non tunai. Pemda DIY bekerjasama dengan Bank BPD DIY, yang berperan sebagai RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). Lebih lanjut Sri Paduka menjelaskan, kinerja TP2DD telah diapresiasi pada tahun 2024 dengan diraihnya penghargaan oleh Pemda DIY sebagai juara III TP2DD tingkat provinsi terbaik di Kawasan Jawa-Bali, serta juara III program unggulan P2DD provinsi terbaik nasional.
“Saya berharap, capaian ini dapat diikuti dengan peningkatan transaksi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui kanal digital,” tutur Sri Paduka. Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui kanal digital diantaranya dengan mendorong implementasi kartu kredit Indonesia dalam transaksi Pemda, serta melakukan pengkinian roadmap untuk Implementasi Elektronikvikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) periode 2025-2029 guna mengakomodasi arahan Rakornas P2DD terbaru.
Adapun Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan, bahwa ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia mencatatkan nilai transaksi e-commerce tertinggi di Asia Tenggara dengan capaian 867 triliun rupiah. Sementara DIY menunjukan potensi besar digitalisasi dengan inisiatif seperti Yogyakarta Smart Province dan dukungan ekosistem digital kreatif melalui ADITIF (Asosiasi Digital Kreatif).
“Tema yang kami angkat pada Rakordal kali ini adalah membangun digitalisasi ekonomi DIY untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Ni Made menjelaskan bahwa, masyarakat DIY menunjukan kesiapan untuk mengadopsi digitalisasi dengan kepemilikan smartphone yang melebihi jumlah penduduk.
Berkaitan dengan program dan inisiatif digitalisasi, Ni Made menjelaskan bahwa, sejak 2019 DIY telah menunjukan aplikasi SiBakul sebagai sistem informasi untuk mendukung koperasi dan pelaku usaha. Hingga kini, sekitar 344 ribu pelaku usaha telah bergabung dalam program tersebut.
Selain itu, ada pula kegiatan UMKM ProDigital oleh Kadin untuk mendigitalisasi UMKM di Yogyakarta, termasuk memberikan pelatihan digital marketing dan domain website gratis kepada pelaku usaha di Yogyakarta. Program Semar untuk digitalisasi pasar tradisional dan menegakan platform showcase pada produk UMKM oleh Bank Indonesia. Pengembangan ekonomi Syariah berbasis digital di DIY melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Ni Made menjelaskan tujuan ekonomi Syariah berbasis digital adalah untuk memperluas akses layanan keuangan Syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut Ni Made juga juga menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi dari hasil dari Koordinasi Pengendalian.
Dalam kegiatan Rakordal tersebut, selain diskusi dan pemaparan oleh narasumber, disampaikan pula apresiasi atas kinerja OPD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dengan predikat Sangat Baik kepada tiga OPD. Yaitu, Pengguna Aggaran dengan capaian nilai kinerja tertinggi diraih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran dengan capaian nilai kinerja tertinggi diraih oleh Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial dan SMK/BLUD dengan capaian nilai kinerja tertinggi diraih oleh SMK Negeri 1 Sewon.
Selain itu, disampaikan pula apresiasi kepada RS Jiwa Grhasia, Dinas Dikpora, Dinas Soial, Dinas Kesehatan dan DPMPTSP atas Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Publik Tahun 2024 dari Ombudsman RI kepada Pemda DIY. Serta penghargaan yang diberikan kepada 4 Kalurahan yang menjadi percontohan Desa Antikorupsi 2024 KPK. Pengharagaan tersebut diberikan kepada Kalurahan Gari, Wonosari Gunungkidul, Kalurahan Guwosari, Pajangan Bantul, Kalurahan Hargorejo, Kokap Kulon Progo dan Kalurahan Sumberaru, Moyudan, Sleman.
HUMAS PEMDA DIY
