Sleman (17/05/2025) REDAKSI17.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Beny Suharsono, membagikan refleksi mendalam tentang urgensi reformasi pemerintahan di tingkat kalurahan atau desa. Dihadapan puluhan peserta Seminar Nasional Pemerintahan & Desa (SNPD) Tahun 2025, Beny menguraikan bagaimana reformasi kelurahan menjadi jalan strategis dalam memperkuat kedaulatan rakyat dari bawah.
Seminar yang diselenggarakan oleh STPMD “APMD” Yogyakarta tersebut berlangsung di Desa Wisata Pulesari, Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu (17/05), mengusung tema “Masa Depan Pemerintah Desa dalam Perspektif 5G”. Beny selaku salah satu keynote speaker memaparkan bahwa desa menjadi langkah awal yang perlu disentuh dalam membangun kesejahteraan rakyat.
“Kalau kita serius bicara kesejahteraan rakyat, maka kita harus serius membenahi desa. Karena lebih dari 70 persen penduduk Indonesia hidup di desa. Desa memiliki tiga fakta penting meliputi kewenangan otonomi, terdekat dengan masyarkat, dan bagian kebijakan desentralisasi,” ujar Beny.
Beny juga menyampaikan DIY telah memperoleh nilai AA selama tujuh tahun berturut-turut, dalam konteks akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. DIY sudah berada pada level tertinggi, melihat pada Kota/Kabupaten akuntabiltasnya pun telah memperoleh nilai A.
“DIY dapat nilai AA selama 7 tahun berturut-turut, Kabupaten/Kota juga semuanya sudah nilai A, reformasi birokrasinya juga semuanya sudah A. Dan memperoleh 15 kali berturut-turut opini BPK RI-nya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” tegasnya.
Namun, selama ini dibalik pemerintahan daerah ada pemerintahan desa atau kalurahan yang seringkali tidak disentuh oleh kebijakan reformasi yang sistematis dan berkelanjutan. Ia menyebutkan bahwa birokrasi desa sering dibiarkan bekerja dengan sumber daya yang terbatas, sistem yang tidak efisien, dan regulasi yang tumpang tindih.
Beny kemudian memperkenalkan konsep dasar Reformasi Kalurahan sebagai kebijakan strategis Pemda DIY yang digagas langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Tidak seperti banyak kebijakan daerah yang mengacu pada regulasi pusat, Reformasi Kalurahan ini merupakan hasil desain asli Pemda DIY.
“Ini tulisan tangan beliau, sebuah pemikiran dan komitmen langsung dari Bapak Gubernur. Beliau ingin agar reformasi birokrasi tidak berhenti di kabupaten, tapi menyentuh sampai kalurahan dan kita ingin kehidupan masyarakat itu meningkat,” jelas Beny.
Dalam pelaksanaannya, Pemda DIY tidak bekerja sendiri. Terdapat mekanisme kolaboratif antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendampingi setiap kalurahan. Kabupaten bertanggung jawab terhadap proses asistensi teknis, pelatihan pamong, hingga monitoring dan evaluasi secara periodik.
Beny menjelaskan, Reformasi Birokrasi Kalurahan mempunyai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan Kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja. Serta terciptanya budaya pemerintahan dengan Pamong Kalurahan yang profesional.
“Reformasi kelurahan itu terdiri dari reformasi birokrasi itu sendiri dan reformasi pemberdayaan masyarakatnya. Bagaimana kalau aparatur kelurahannya sudah mempunyai visi tentang reform, sementara masyarakatnya masih menganggap bahwa aparaturnya lelet atau korupsi dan sebagainya,” ungkap Beny.
Beny menegaskan, dalam membicarakan terkait 5G (Government, Governing, Governability, Governance, dan Governmentality) merupakan pendekatan multidimensional dalam studi pemerintahan yang sangat berguna untuk menganalisis dinamika pemerintahan kontemporer. Keseluruhan aspek dari 5G tersebut telah di praktekan oleh Pemda DIY.
“Terakhir kami ingin lakukan, kita secara sadar bahwa ini adalah tugas kolektif tidak hanya pak lurah dan perangkatnya, supaya yang kita cita-citakan reformasi kelurahan yang baru berjalan efektif setahun ini kita gas bersama-sama. Saya mohon dukungan adik-adik, mas-mas lurah dan seterusnya program ini bisa berjalan dengan efektif,” tutup Beny.
HUMAS PEMDA DIY
