Yogyakarta (05/11/2025) REDAKSI17.COM – Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar forum refleksi dua dekade pembangunan dalam rangka penutupan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005–2025. Forum ini bukan sekadar menandai berakhirnya satu periode rencana pembangunan, melainkan menjadi cermin perjalanan panjang DIY dalam meneguhkan nilai, kerja keras, dan dedikasi lintas generasi.
Dalam sambutan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang dibacakan oleh Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tri Saktiyana, pada acara Rapat Koordinasi Forum Staf Ahli Kepala Daerah se-DIY Tahun 2025. Disampaikan pula bahwa acara ini menjadi momentum penting untuk meninjau capaian, sekaligus menyiapkan arah baru pembangunan menuju RPJPD 2025–2045. “RPJPD 2005–2025 menjadi pedoman strategis bagi DIY dalam melewati berbagai fase pembangunan, mulai dari rekonstruksi pasca-gempa 2006, reformasi birokrasi, hingga akselerasi digital dan pembangunan manusia. Kini, di penghujung periode, kita perlu menakar capaian dengan jujur dan visioner,” ungkap Tri Saktiyana di Hotel Tara Yogyakarta, Selasa (05/11).
Tri Saktiyana menyampaikan beberapa capaian pembangunan berbagai indikator menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 77,59 pada tahun 2005 menjadi 84,23 pada tahun 2024, menempatkan DIY di posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta. Angka Harapan Hidup juga naik dari 73 tahun menjadi 77,6 tahun.
“Artinya pembangunan manusia berjalan konsisten serta adanya peningkatan kesejahteraan dan kesadaran kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan visi memayu hayuning bawana,” ujar Tri Saktiyana.
Lebih lanjut Tri Saktiyana menyampaikan pertumbuhan ekonomi DIY pada 2024 tercatat sebesar 5,13%, melampaui rata-rata nasional 5,05%. Namun demikian, ia mengingatkan agar tidak abai terhadap ketimpangan antarwilayah, terutama antara kawasan urban seperti Sleman dan Kota Yogyakarta dengan wilayah selatan, yakni Gunungkidul dan Kulon Progo.
Tingkat kemiskinan juga menurun signifikan dari 19,15% pada 2005 menjadi 10,04% pada 2024, meski angka tersebut masih menjadi yang tertinggi kedua di Pulau Jawa. “Ini menjadi pengingat bahwa keadilan spasial dan kesetaraan antarwilayah harus menjadi fokus utama dalam RPJPD 2025–2045,” tegasnya.
Selama dua dekade terakhir, DIY berhasil bertransformasi dari wilayah dengan struktur ekonomi agraris menjadi kawasan berbasis jasa, pendidikan, dan ekonomi kreatif. “Namun tantangan ekologis, ketimpangan sosial, dan perubahan iklim masih menjadi isu strategis jangka panjang,” ungkap Tri Saktiyana.
Arah baru RPJPD 2025–2045 akan bertumpu pada tiga fondasi utama: transformasi digital dan hijau dengan birokrasi inovatif, pemerataan pembangunan wilayah melalui penguatan daya saing ekonomi selatan, serta ketangguhan budaya dan sosial agar keistimewaan DIY tetap menjadi energi moral dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
“Forum ini bukan hanya ruang refleksi, tetapi juga rekonstruksi. Kita harus mengukur pembangunan bukan sekadar dengan angka, melainkan dengan nilai apakah pembangunan telah meneguhkan harkat manusia, memelihara bumi, dan menumbuhkan keadilan sosial,” tuturnya.
Dengan semangat falsafah Hamemayu Hayuning Bawana, Gubernur mengajak seluruh elemen untuk menata keseimbangan antara kemajuan dan kebijaksanaan. “Menuju babak baru RPJPD 2025–2045 dengan tema ‘Jogja yang Tangguh, Lestari, dan Berdaya Saing Global’,” tutup Tri.
Adapun sebagai bagian dari kegiatan, terdapat beberapa pemaparan materi, di antaranya dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY dengan judul “Betolak dari RPJPD 2025–2045, Kita Siapkan RPJMD 2027–2032”. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Kepala Dinas Kebudayaan DIY; serta Kepala Dinas Pariwisata DIY, dengan pembahasan sesuai bidang masing-masing.
HUMAS PEMDA DIY
