Yogyakarta (24/10/2024)REDAKSI17.COM– Sinergi dan sinkronisasi terkait dengan pemerintah pusat dan Pemda DIY dalam hal pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, kerjasama dan kolaborasi tetap wajib ditingkatkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dengan lebih maksimal.
Guna meningkatkan kolaborasi tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan seluruh Kepala Kanwil DIY Kementerian Keuangan RI, Kamis (24/10). Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DIY sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan DIY, Agung Yulianta, Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) DIY, Erna Sulistyowati, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Yogyakarta), Tuti Kurniyaningsih, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Yogyakarta, Tedy Himawan, Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, Endang Widajati, dan Kepala Sekretariat Perwakilan Kemenkeu DIY, Pratanto diterima Sri Sultan dan jajaran di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Sekda DIY, Beny Suharsono yang mendampingi Sri Sultan pada pertemuan tersebut mengatakan, sudah menjadi keharusan dan rutinitas bahwa setiap daerah menjalin komunikasi intens dengan pusat. Pertemuan ini disebut rutin, sebagai bagian dari tidak hanya pelaporan anggaran, namun juga sejauh mana kekuatan APBN dan APBD untuk bisa dialokasikan pada program. Tidak hanya program pusat dan turunannya, tapi juga program milik provinsi. Pun dengan DIY, yang menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan RI melalui kantor pajak, bea cukai, balai, diklat, dan lainnya. Selalu dilakukan kolaborasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Selama ini hubungan sudah sangat baik tapi harus diperkuat. Ternyata anggaran dari pusat yang di daerah perlu dikaitkan supaya efektif,” ungkap Beny.
Beny menjelaskan, ada banyak program turunan dari pemerintah yang bisa berjalan beriringan dengan sangat baik dan saling mendukung dengan program daerah. Apabila tidak dilakukan sinkronisasi, maka dipastikan akan ada ketimpangan pengelolaan keuangan sehingga mengakibatkan program tidak berjalan dengan semestinya.
“Tadi kami bahas mengenai memiliki sumber daya DIY yang sangat besar. Itu bisa dipergunakan untuk mempercepat penanganan kemiskinan, stunting dan makanan bergizi. Maka tadi beliau dari DJPb melaporkan pula kondisi keuangan di DIY. Intinya kita smeua menjunjung tinggi akuntabilitas dan bersinergi untuk semakin berintegritas. Sampai dengan serapan anggaran tadi dilaporkan,” papar Beny.
Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta membenarkan bahwa pertemuan ini bersifat rutin tahunan. Pihaknya akan selalu melaporkan APBN DIY agar Pemda DIY memperoleh informasi yang lengkap tentang alokasi APBN dan APBD untuk kesejahteraan dan pembangunan.
“Setelah Pak Gubernur tadi mengetahui betul sumber daya keuangan yang ada di DIY baik APBN dan APBD, tentunya beliau akan memberikan arahan kepada OPD dan juga pada kami, untuk mensinkronkan kegiatan pusat dan daerah. Ini untuk memberi manfaat peningkatan perekonomian di DIY ,” jelas Agung.
Agung menambahkan, meskipun saat ini situasi perekonomian sedang tidak menentu, namun ia menilai transisi yang terjadi cukup bagus. Ia menambahkan, negara siap mendukung penuh apapun yang menjadi program baik dari DIY.
“Kami sebagai aparat negara siap untuk mendukung penuh. Apapun yang sudah menjadi program ini kita amankan, kita support, kita dukung dan tentu saja harapannya untuk masyarakat yang sejahtera,” tutup Agung.
Humas Pemda DIY
