Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah Daerah DIY menegaskan langkah dalam memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan terbuka melalui Open Government Partnership (OGP). Terhadap hal tersebut, DIY telah menetapkan dua komitmen strategis dalam OGP Local, yakni membangun kolaborasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana dan membangun kolaborasi untuk penyediaan data terpadu penanganan kemiskinan.
Asisten Setda DIY Bidang Administrasi Umum, Srie Nurkyatsiwi menekankan bahwa keanggotaan DIY di OGP Local sejak 2024 bukan sekadar pencapaian simbolis, tetapi kesediaan untuk keterbukaan dan memperbaiki kualitas layanan publik. “Jadi keanggotaan ini meneguhkan posisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan global, tetapi juga memiliki komitmen kuat pada transparansi akuntabilitas, partisipasi, dan inklusifitas,” ujar Siwi dalam membuka forum Open Government Partnership Local: Mewujudkan Co-Creation Pemerintahan Terbuka di Gedhong Pracimasana Lantai 2, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (03/12).
Dalam forum tersebut, Siwi menyoroti bahwa DIY telah menetapkan dua komitmen strategis tersebut, dipilih karena menjadi persoalan mendesak yang mempengaruhi efektivitas pelayanan. “Kenapa ada dua komitmen, karena dua persoalan tersebut menjadi PR salah satu permasalahan di Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujarnya.
Siwi menegaskan bahwa forum OGP menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk memperkuat budaya keterbukaan dan co-creation di DIY. Pemerintah didorong untuk tidak hanya membuka informasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
“Keterbukaan pemerintah tidak hanya soal transparansi informasi. Tetapi soal membuka ruang dialog keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, menjelaskan bahwa sejak ditetapkan sebagai anggota OGP Local pada April 2024, DIY telah menjalankan proses penyusunan rencana aksi melalui co-creation bersama masyarakat sipil, khususnya Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah (PRB) dan IDEA. “Prinsip OGP Local DIY adalah menciptakan sistem yang transparan, inklusif, responsif dan partisipatif,” tambah Hari.
Forum yang dihadiri sekitar 40 peserta dari unsur pemerintah daerah, masyarakat sipil, lembaga, dan para pemangku kepentingan tersebut memusatkan perhatian pada dua komitmen utama OGP DIY. Hari Edi menjelaskan bahwa komitmen ini diwujudkan melalui platform Jogja Digdaya, sebuah aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan kesiapan DIY dalam merespons dan menangani dampak bencana.
“Sistem ini bukan hanya alat pendataan dan kolaboratif tetapi juga menjadi strategi untuk pertahanan sekolah, memastikan pendidikan pelaksanaan dan hak anak tetap terpenuhi dan bersyukur menanggapi ancaman situasi bencana,” tuturnya.
Komitmen kedua berfokus pada penyediaan data terpadu penanganan kemiskinan. “Komitmen ini bisa menunjukkan data penanganan kemiskinan yang berada dalam Manunggal Raharja. Data ini diharap dapat menjadi rujukan referensi dalam program penanganan kemiskinan yang lintas sektor agar lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
HUMAS PEMDA DIY
