Bantul (30/10/2024) REDAKSI17.COM – Meskipun berada di urutan 5 besar terbaik pada penanganan stunting di Indonesia, namun DIY masih berupaya mewujudkan target nasional angka stunting, yaitu 14%. Target ini diharapkan terwujud pada akhir 2024 nanti.
Hal ini menurut Wagub DIY, KGPAA Paku Alam X adalah tantangan besar yang membutuhkan respon cepat dan tepat. Melalui dasar hukum yang kuat seperti Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (FKPPS) DIY, telah menyusun berbagai strategi dan melakukan langkah kolaboratif lintas sektor dalam upaya mencapai target tersebut.
“Tugas pencegahan stunting menjadi pemikiran kita bersama. Generasi kita harus lebih baik dari kita dan tentu, Pemda DIY tidak bisa sendirian. Dengan adanya penguatan kolaborasi pentahelix untuk percepatan penurunan stunting, mari berkolaborasi demi tujuan bersama,” kata Sri Paduka pada Forum Koordinasi PPS DIY, Rabu (30/10) di Hotel Rohan, Bantul.
Melalui kerjasama dengan BKKBN DIY, Sri Paduka berharap dapat menemukan formula dan kerangka logis, mengenai bagaimana stunting di DIY dapat ditangani bersama. Berapa langkah strategis, prioritas utamanya adalah penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Koordinasi lintas sektor sangat penting, selain juga dukungan adalah pemanfaatan data dan teknologi informasi.
Langkah lainnya menurut Sri Paduka adalah perubahan perilaku dan pendampingan keluarga. Dua hal ini tidak mudah, karena seperti banyak kejadian-kejadian atau peristiwa penting yang lebih banyak dipengaruhi oleh kearifan lokal. Misalnya pada pemberian asupan makanan terhadap anak yang belum sesuai dengan angka pemenuhan gizi.
“Jangan membiasakan anak-anak makan sesuatu yang mereka mau, tetapi merugikan tubuh kecilnya. Tinggalkan prinsip yang penting tidak rewel, tidak nangis, padahal secara hitung-hitungan mungkin protein dan lain sebagainya di bawah standar,” kata Sri Paduka.
Menurunkan stunting memang bukan pekerjaan yang ringan dan mudah. Harus ada upaya merubah mindset. Juga merubah local wisdom yang agak terdeviasi terkait dengan asupan gizi anak. Pekerjaan ini harus ditangani lintas sektor. Dimulai dari strategi perencanaan, koordinasi dan pemanfaatan data dan teknologi informasi.
“Perubahan perilaku sekaligus pendampingan keluarga juga menjadi hal yang penting dilakukan. Tidak perlu strategi yang muluk-muluk, yang penting dimengerti dan dipahami masyarakat sehingga tumbuh kesadarannya,” tutur Sri Paduka.
Sri Paduka berkomitmen untuk terus mengadakan monitoring dan informasi berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap intervensi dan program berjalan sesuai dengan rencana. Juga mencapai indikator yang ditetapkan. Wajib juga ada benchmarking dan milestone, serta evaluasi dalam tiap langkah.
Kepala BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah dalam laporannya mengatakan, Penguatan Kolaborasi Pentahelix untuk Percepatan Penurunan Stunting adalah tema yang diambil pada pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) DIY. Tujuan dari kegiatan hari ini adalah mewujudkan kehadiran pemerintah untuk peningkatan kualitas keluarga yang ada di DIY.
Iqbal berharap akan muncul upaya kolaborasi yang melibatkan seluruh lintas sektor pentahelix yang memiliki perannya masing-masing, untuk tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut adalah percepatan penurunan stunting. Hal ini perlu dilakukan secara terintegrasi, kolaboratif dan juga komprehensif. Peserta pada kegiatan tersebut adalah anggota TPPS DIY di kabupaten/kota.
“Seluruh kabupaten dan kota di DIY sudah melakukan audit kasus stunting, baik itu siklus satu maupun siklus kedua. Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo sudah selesai untuk siklus 1, sampai dengan tahap evaluasi,” kata Iqbal.
Langkah selanjutnya adalah pemanfaatan aplikasi pendampingan, melalui aplikasi elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) bagi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, dan Ibu yang memiliki bayi 2 tahun. Kemudian, ada pula mini loket karya kecamatan, yaitu forum pertemuan di tingkat kabupaten. DIY melaksanakan nilai lokakarya untuk memantau kondisi di wilayahnya masing-masing.
“Kita juga ada program yang oleh DIY digalakkan, yaitu bapak asuh dan bunda asuh anak stunting. Di DIY sudah ada 21 mitra pemberi manfaat,kepada sasaran penerima sejumlah 1433 keluarga beresiko stunting,” jelas Iqbal.
Pada acara ini Wakil Gubernur DIY selaku Ketua TPPS DIY memberikan apresiasi kepada kabupaten/ kota yang ada di DIY dalam pelaksanaan konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi di DIY tahun 2023. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 195/2024 tentang penetapan hasil penilaian kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi di DIY tahun 2023.
Penetapan hasil penilaian kinerja kabupaten kota ini berdasarkan nilai indikator kinerja web monitoring Bangga Kemendagri dan nilai indikator lokal kinerja. Penghargaan diberikan kepada pemerintah kabupaten Sleman dengan kategori sangat baik dan skor sebesar 194,9; Pemerintah Kota Yogyakarta dengan skor 193,6 dengan predikat sangat sangat baik; Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan skor 189,2 dengan kategori sangat baik; Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan kategori sangat baik dengan skor sebesar 188,2; kabupaten Bantul dengan kategori sangat baik dengan skor total sebesar 186,1.
Humas Pemda DIY
