Jakarta (12/11/2024) REDAKSI17.COM – Komisi II DPR RI mengapresiasi Pemda DIY atas komitmen dan keseriusannya mendukung penuh dari segala sisi sekaligus mengawal hingga tuntaskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di DIY. Pemda DIY pun memastikan perangkat desa, pamong masyarakat dan ASN di DIY telah mendeklarasikan bersikap netral dalam Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024.
Hal tersebut disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11). Rapat beragendakan pembahasan persiapan dan kesiapan Pilkada Serentak 2024 ini dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi beserta Pj Bupati/Walikota masing-masing. Turut mendampingi Sri Sultan, Pj Walikota Yogyakarta Sugeng Purwanto, Pj Bupati Sleman Kusno Wibowo, Pj Bupati Bantul Adi Bayu Kristanto, Pj Bupati Kulonprogo Srie Nurkyatsiwi dan Plt.Bupati Gunungkidul Heri Susanto.
“Kami telah memperoleh data dari pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, TNI, Polri dan lainnya. Jadi semua pihak sudah terangkum dalam laporan. Kami tidak ada masalah dengan persiapan Pilkada dan sudah ada deklarasi netralitas dari lurah, camat, ASN dan sebagainya pada pertengahan 2024. Sehingga secara faktual, kami selalu mengikuti aturan perundangan -undangan ,” tutur Sri Sultan.
Demikian pula data dari Bawaslu maupun KPU, Sri Sultan pun menyatakan semua pendataan jumlah pemilih atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) di DIY sudah tuntas. Total jumlah DPT di DIY adalah 2.877.756 jiwa. Dari total DPT tersebut terdapat 905.528 pemilih pemula. Rinciannya jumlah DPT yaitu Kota Yogyakarta sebanyak 320.594 jiwa, Kabupaten Sleman 853.209 jiwa, Kab. Bantul 745.922 jiwa, Kab. Kulonprogo 345.540 jiwa dan Kab. Gunungkidul 612.421 jiwa.
“Kami pun memberikan dukungan anggaran dan bantuan keuangan Parpol di DIY, harapannya bisa digunakan untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Alokasi anggaran pelaksanaan Pilkada Kabupaten/Kota 2024 yakni Kota Yogyakarta Rp 47,73 miliar, Kab.Sleman Rp 58,5 miliar, Kab. Bantul Rp 54,41, Kab. Gunungkidul Rp 51,76 miliar dan Kab. Kulonprogo Rp 47,58 miliar.,” tandas Sri Sultan.
Pemda DIY juga mengucurkan anggaran melalui Bantuan Keuangan Khusus Pilkada 2024 dengan jumlah total Rp 12 miliar. Rincian alokasi yaitu Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman masing -masing Rp 1 miliar, Kab. Bantul Rp 2,5 miliar, Kab. Gunungkidul Rp 4.miliar dan Kab.Kulonprogo Rp 3,5 miliar. Sedangkan besaran bantuan keuangan Parpol DIY pada tahap 1 Rp 10,33 miliar pada sisa masa jabatan DPRD DIY periode 2019-2024 dan tahap 2 Rp 3,6 miliar pada masa pelantikan DPRD DIY periode 2024-2029.
Terkait pengamanan Pilkada 2024, Raja Kraton Yogyakarta ini pun telah berkoordinasi dengan Polda DIY. Untuk pengamanan melekat dikerahkan 118 personel dan pengamanan TPS sebanyak 13.189 personel dari kepolisian. Adapula pengaman dari anggota Satlinmas se-DIY sebanyak 27.651 anggota. Selain itu, disiapkan lebih dari 4.667 kelompok Jaga Warga dengan total 116.675 anggota.
“Kami juga telah memastikan ketersediaan logistik Pilkada 2024 di DIY baik kesiapan surat suara, kotak suara dan tinta.sudah sesuai kebutuhan atau belum. Lalu sudah ada sebanyak 2.952.541 surat suara, 5.978 kotak surat 23 912 dan 11.956 tinta. Semua sudah tuntas disiapkan sesuai di dengan kebutuhan,” tambah Sri Sultan.
Adapun perihal peta kerawanan Pilkada 2024, di DIY untuk kategori rawan sedang terjadi di Kota Yogyakarta, Kab. Gunungkidul, Kab. Bantul dan Kab.Kulonprogo. Sebaliknya, rawan tinggi berpotensi terjadi di Kab. Sleman. Pemda DIY bahkan mendapat apresiasi dari Kemendagri dengan meraih predikat terbaik dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Ini semua adalah bukti Pemda DIY serius dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi dan berterima kasih kepada Gubernur DIY terutama terkait penyampaian materi paparan terlebih dahulu kepada Komisi II DPR RI. Sebab pihaknya berkomitmen melakukan pengawasan Pilkada Serentak 2024 sekaligus mengetahui persiapan dari masing-masing pemimpin di daerah.
“Kami ingin melihat komitmen dari Pj Kepala Daerah demi memastikan pelaksanaan Pilkada di Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga DIY berjalan lancar. Rapat tersebut dimaksudkan untuk memastikan dinamika jelang Pilkada 2024 di seluruh daerah tersebut bisa dilaksanakan baik dan netral,” imbuh Rifqi.
Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyebut penyelenggaraan Pilkada 2024 merupakan momentum bersejarah di Indonesia karena pertama kalinya digelar secara serentak sejak 1945. Urgensi Pilkada serentak ini perlu dilakukan karena isu keinginan untuk melakukan sinkronisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian keinginan memiliki sistem pemilu yang lebih efektif, efisien dan hemat.
“Pilkada serentak ini diharapkan bisa memperkuat sistem presidensial, mengokohkan kewenangan eksekutif menyelaraskan pembangunan pusat dan daerah. Kita juga pastikan kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Kemendagri sendiri memastikan data-data kependudukan terpenuhi guna mendukung agar Pilkada serentak terwujud,” papar Bima Arya.
Humas Pemda DIY
