Yogyakarta (19/02/2025) REDAKSI17.COM – Sesuai dengan kebijakan pusat, DIY juga mengalami optimalisasi dan efisiensi pada penerimaan dana transfer pusat ke daerah. Agar optimalisasi dan efisiensi berjalan maksimal, Pemda DIY memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Penerapan optimalisasi DIY membuat Komisi II DPR RI tertarik untuk meninjau sejauh mana efisiensi di DIY berjalan. Dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, mereka melakukan kunjungan ke DIY, dan diterima oleh Sekda DIY, Beny Suharsono, di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada (19/02).
Beny mengatakan, koordinasi terus dilakukan guna memastikan bahwa kebijakan fiskal antara daerah dan pusat tetap selaras. Juga untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan daerah. Penyaluran dana tersebut memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Di Daerah Istimewa Yogyakarta, kami terus berupaya mengelola dan memanfaatkan dana ini dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut, agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan,” ujar Beny.
Menurut Beny, pengelolaan dana transfer daerah harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam momentum penting tersebut akan menjadi masukan agar pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah di DIY semakin efektif dan memberikan dampak positif yang lebih luas.
Beny juga berharap, kunjungan ini membawa manfaat bagi semua pihak. “Kami juga menyampaikan apresiasi kepada komisi II DPR RI atas perhatian dan dukungannya terhadap pemerintah daerah. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi semua pihak,” pungkas Beny.
Aria Bima turut menyampaikan, ketertarikan melakukan studi di DIY ini karena menurutnya, DIY telah melakukan pengelolaan pemerintahan sesuai dengan instruksi pusat. Bahkan, DIY juga melakukan efisiensi pada pengelolaan keuangannya. Namun menariknya, praktik efisiensi di DIY ini meskipun diterapkan, namun tidak membebani masyarakat.
“Tadi disampaikan Pak Sekda, beliau mengupayakan efisiensi anggaran jangan terlalu banyak, karena akan sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat. Mengingat, UMR Jogja yang kecil dan penopang ekonomi adalah UMKM,” terang Aria Bima.
Aria Bima menekankan, belanja aparatur yang benar-benar penting, tidak dilakukan efisiensi. Pun dengan belanja publik, yang menyangkut pelayanan publik. Menurut Aria harus tetap dipertahankan.
“Ada efisiensi sekitar Rp 265 miliar di DIY baik dari DAK, DAU dan Dana Keistimewaan. Memang hal ini sangat dirasakan efeknya,” tutup Aria Bima.
Humas Pemda DIY
