Hal itu dijelaskan oleh Rofiq saat diwawancarai oleh awak media usai deklarasi di JCC, Senayan, Jakarta Selatan (Jaksel). Dia mengungkapkan bahwa butuh waktu minimal 10 tahun bagi seorang presiden di Indonesia untuk mewujudkan gagasan-gagasannya. Karena itu, Partai Gema Bangsa menilai bahwa periode pertama Presiden Prabowo harus dilanjutkan sampai periode kedua.
”Membangun Indonesia yang begitu besar itu nggak cukup 5 tahun, nggak realistis kalau hanya satu periode. Dua periode itu syarat minimal seorang pemimpin itu bisa teruji, apakah yang menjadi bagian dari gagasannya atau misi perjuangannya itu bisa tercapai atau tidak,” kata dia.
Jika hanya 5 tahun atau satu periode, Rofiq menilai tidak ada banyak hal yang dapat dihasilkan. Lain soal bila 10 tahun, dia percaya gagasan-gagasan dari Presiden Prabowo akan benar-benar terasa manfaat dan dampaknya. Untuk itu, Partai Gema Bangsa di awal kelahirannya langsung memberikan dukungan kepada Prabowo untuk kembali mencalonkan diri sebagai capres pada 2029.
”Kalau hanya 5 tahun menurut saya tidak akan menghasilkan, tidak banyak yang dihasilkan. Tapi,i kalau 10 tahun saya yakin bisa kita rasakan, ada dampak,” ujarnya.
Rofiq mengakui bahwa desentralisasi politik yang diusung oleh Partai Gema Bangsa tidak selalu selaras dengan pemikiran parpol lain. Termasuk yang saat ini berada di belakang Presiden Prabowo sebagai partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). Menurut dia, perbedaan-perbedaan itu merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Bahkan bisa menjadi sumbangsih untuk membangun bangsa.
”Bapak Prabowo itu kami dukung, yes. Tetapi, untuk membangun bangsa ini tentu kami punya idealisme, punya gagasan yang belum tentu sama dengan siapapun. Karena kami ini kan sebenarnya bagian dari antitesa partai-partai yang lain. Ketika perilaku yang sangat sentralistik itu merugikan demokrasi di akar rumput, maka kita mencoba berbeda dengan memberikan keleluasaan dan kebebasan,” bebernya.
Karena itu, Partai Gema Bangsa mengusung desentralisasi politik. Dengan cara itu, pihaknya memberikan keleluasaan dan kebebasan lebih luas kepada para pengurus partai di daerah. Misalnya di Lhokseumawe, jajaran pengurus Partai Gema Bangsa di daerah tersebut 100 persen perempuan. Laki-laki tidak boleh menjadi pengurus, mereka hanya menjadi kader atau calon.
”Dilarang untuk jadi pengurus, tapi menjadi anggota, menjadi calon boleh. Tapi itu, itu sesuatu yang unik ya, biar mereka berimprovisasi karena itu bagian dari desentralisasi,” ujarnya.
