Pidie,REDAKSI17.COM – Dalam upaya mendukung program Swasembada Pangan dan optimalisasi Serapan Gabah (Sergab), Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han), menegaskan komitmen Kodam IM dalam membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Asisten Teritorial Kasdam IM, Kolonel Inf Fransisco, S.E., M.I.Kom., melaksanakan peninjauan langsung ke beberapa wilayah di bawah jajaran Korem 011/Lilawangsa. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan serapan gabah berjalan optimal, mengidentifikasi kendala yang dihadapi petani, serta mencari solusi yang tepat guna meningkatkan produktivitas pertanian di Aceh.
Peninjauan pertama dilakukan di wilayah Kodim 0102/Pidie pada 10 Maret 2025. Dalam kegiatan ini, turut hadir Kepala Bulog Wilayah Aceh, Dandim 0102/Pidie, Pimpinan Kantor Cabang Bulog Sigli, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pidie, unsur Muspika, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Babinsa, serta masyarakat petani.
Rangkaian kegiatan meliputi kunjungan ke Gudang Bulog Dayah Teungoh, Desa Tijue, Kecamatan Pidie, serta peninjauan lahan sawah yang tengah memasuki masa panen di Desa Mali, Kecamatan Sakti. Selain itu, Aster Kasdam IM juga berdialog dengan kelompok tani setempat guna mendengar langsung kendala yang mereka hadapi. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke kilang padi di Desa Tan Kueng, Kecamatan Sakti.
Hingga 10 Maret 2025, realisasi serapan gabah kering panen (GKP) di wilayah ini mencapai 5.871 ton, dengan beras yang terserap sebanyak 1.770 ton atau setara 4.881,63 ton beras (48,82%). Namun, beberapa kendala ditemukan di lapangan, di antaranya keterlambatan penyaluran pupuk dan benih padi, serta keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan yang masih kurang sekitar 2.500 ton dari total kapasitas 11.500 ton di dua gudang Bulog Sigli.
Sebagai langkah antisipasi, Dinas Pertanian, PPL, dan Babinsa diinstruksikan untuk memperketat pengawasan distribusi pupuk dan benih, serta meningkatkan koordinasi dengan pemilik gudang filial atau sewa. Beberapa gudang yang dapat dimanfaatkan antara lain Gudang PT. Sang Hyang Seri di Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dengan kapasitas 1.000 ton; Gudang di Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan kapasitas 1.000 ton; serta Gudang mitra Perum BULOG, KP. Jasa Saudara, dengan kapasitas 1.000 ton.
Kegiatan serupa juga dilakukan di wilayah Kodim 0111/Bireuen, di mana Aster Kasdam IM meninjau posko LTT dan Sergab di Makodim 0111/Bireuen, mengunjungi lokasi panen di Desa Cot Kareng, Kecamatan Peudada, serta berdiskusi dengan kelompok tani. Hingga 10 Maret 2025, serapan gabah di wilayah ini mencapai 3.396,69 ton, dengan setara beras sebanyak 1.800,25 ton (30%).
Dari hasil dialog dengan petani, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan subsidi pupuk. Sejumlah petani yang memenuhi syarat justru tidak mendapatkan pupuk bersubsidi karena kesalahan dalam sistem pendataan. Untuk mengatasi masalah ini, PPL diinstruksikan untuk melakukan verifikasi ulang daftar penerima subsidi serta memastikan kebijakan yang berlaku diterapkan dengan benar.
Selain itu, kekurangan sumur bor dan mesin pompa untuk irigasi juga menjadi perhatian, sehingga diusulkan agar Dinas Pertanian mengajukan bantuan melalui skema CPCL guna mendukung kebutuhan air bagi lahan pertanian.
Pada 11 Maret 2025, Aster Kasdam IM melanjutkan kunjungannya ke wilayah Kodim 0103/Aceh Utara. Kunjungan ini mencakup peninjauan Gudang Bulog Lhokseumawe, lahan sawah panen di Desa Blang Pha, Kecamatan Seuneudon, serta kilang padi Sahabat Tani di Desa Meunasah Bujok, Kecamatan Baktiya. Hingga 10 Maret 2025, serapan gabah di wilayah ini mencapai 2.601,09 ton, dengan setara beras 1.378,58 ton (19,69%).
Permasalahan utama yang ditemukan di Aceh Utara adalah keterlambatan distribusi pupuk subsidi di tingkat pengecer serta pendangkalan saluran irigasi yang berpotensi mengganggu pengairan untuk 300 hektar lahan pertanian. Sebagai langkah solutif, Babinsa diperintahkan untuk mengawasi pendistribusian pupuk secara ketat, sementara Polres diminta untuk menyelidiki hambatan yang terjadi dalam proses distribusi. Selain itu, normalisasi saluran irigasi menjadi prioritas dengan pengajuan permohonan kepada Dinas PUPR guna memperlancar aliran air bagi lahan pertanian.
Di wilayah Kodim 0104/Aceh Timur, Aster Kasdam IM meninjau kilang padi Intan Mulia di Desa Paya Deumam, Kecamatan Madat, serta melakukan dialog dengan kelompok tani di Desa Ulee Ateung. Hingga 10 Maret 2025, serapan gabah di wilayah ini mencapai 314,09 ton, dengan beras sebanyak 118,10 ton atau setara 284,57 ton beras (5,69%).
Tantangan utama di Aceh Timur adalah kapasitas gudang Bulog Langsa yang terbatas, serta rendahnya kesadaran petani untuk menjual hasil panennya ke Bulog. Banyak petani yang lebih memilih menjual gabah kepada tengkulak yang menawarkan harga lebih tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan sosialisasi intensif mengenai manfaat menjual hasil panen ke Bulog guna mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, Babinsa dan PPL diminta lebih aktif dalam mengedukasi petani terkait program bantuan pemerintah dan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan.
Menanggapi hasil peninjauan tersebut, Pangdam IM menegaskan bahwa Kodam Iskandar Muda berkomitmen penuh dalam mendukung program Swasembada Pangan dan Serapan Gabah yang dicanangkan pemerintah. Kodam IM melalui jajaran territorial akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, Bulog, dan stakeholder terkait untuk memastikan kelancaran distribusi hasil panen serta peningkatan kesejahteraan petani.
“Kami memahami bahwa pertanian merupakan sektor strategis dalam ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, Kodam IM akan terus mendukung dan mengawal program Sergab di wilayah, termasuk memberikan solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi petani,” ujar Pangdam IM.
Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal juga menambahkan bahwa TNI akan terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas pangan, baik melalui pendampingan petani maupun pengawasan distribusi pupuk dan benih.
“Kami berharap melalui sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah, dan masyarakat, berbagai kendala yang ada dapat segera teratasi, sehingga produksi pangan di Aceh semakin meningkat dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
